HOLOPIS.COM, JAKARTA – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meluapkan kemarahannya terhadap keputusan pemerintah Norwegia. Anwar geram karena Norwegia secara sepihak mencabut persetujuan kontrak ekspor sistem rudal untuk kapal perang Malaysia.
Langkah Oslo itu disebut Kuala Lumpur sebagai tindakan tidak dapat diterima dan berpotensi mengganggu kesiapan pertahanan nasional.
Anwar menegaskan keberatan keras tersebut langsung ia sampaikan dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre pada Kamis.
Menurut Anwar, Malaysia selama ini telah mematuhi seluruh kewajiban kontrak sejak kesepakatan ditandatangani pada 2018. Karena itu, ia menilai keputusan Norwegia mencerminkan buruknya komitmen terhadap kerja sama strategis antarnegara.
“Malaysia telah menghormati setiap kewajiban berdasarkan kontrak ini sejak 2018: dengan cermat, setia, dan tanpa keraguan,” tulis Anwar melalui Facebook dikutip dari Channel News Asia, Jumat, (15/5/2026).
Anwar menyindir Norwegia tak menunjukan iktikad baik. “Tampaknya, Norwegia tidak merasa berkewajiban untuk memberikan kita perlakuan yang sama dan menunjukkan iktikad baik.”
Anwar juga memperingatkan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar persoalan administratif Tapi, melainkan memiliki dampak besar terhadap pertahanan Malaysia.
Ia menilai pembatalan pengiriman rudal itu dapat mengganggu modernisasi armada laut negara tersebut sekaligus mempengaruhi stabilitas kawasan.
Anwar mengatakan kepada Jonas Gahr Støre bahwa langkah Norwegia akan membawa “konsekuensi serius” terhadap kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi kapal perang pesisir atau Littoral Combat Ship (LCS).
Selain itu, Anwar menilai pembatalan kontrak secara mendadak dapat merusak kepercayaan terhadap pemasok pertahanan Eropa di mata negara-negara mitra.
“Kontrak yang ditandatangani adalah instrumen yang khidmat. Itu bukan confetti yang dapat dihamburkan dengan cara yang sembarangan,” kata Anwar.
“Jika pemasok pertahanan Eropa berhak untuk mengingkari kesepakatan tanpa hukuman, nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang begitu saja,” ujar Anwar.
Polemik ini bermula setelah pemerintah Norwegia mencabut persetujuan ekspor sistem rudal Naval Strike Missile (NSM) yang sebelumnya akan dipasok untuk kapal perang Malaysia. Keputusan tersebut disebut muncul hanya beberapa hari sebelum pengiriman dijadwalkan berlangsung pada Maret lalu.
Kementerian Pertahanan Malaysia sebelumnya telah meminta klarifikasi resmi kepada Oslo terkait keputusan mendadak tersebut.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin menegaskan pemerintah tengah menghitung nilai kerugian dan membuka peluang menempuh jalur hukum terhadap Norwegia.
Menurut Mohamed Khaled, Malaysia sudah membayar hampir 95 persen nilai kontrak sebelum izin ekspor dicabut pada Maret.
Pada 2018, divisi pertahanan perusahaan Norwegia Kongsberg Gruppen diketahui menandatangani kontrak senilai 124 juta euro untuk memasok rudal NSM kepada Angkatan Laut Kerajaan Malaysia bagi enam kapal LCS.
Mohamed Khaled juga mengungkapkan bahwa terdapat kesepakatan kedua untuk memasok sistem yang sama ke dua kapal perang lainnya.
“Kami sedang melakukan perhitungan sekarang – kami tidak hanya akan menuntut jumlah yang telah kami bayarkan, tetapi juga kerugian yang timbul akibat pelanggaran kontrak,” kata Khaled di Kuala Lumpur.
Kasus ini kini berkembang menjadi ketegangan diplomatik yang cukup serius antara Malaysia dan Norwegia. Hak itu juga jadi sorotan besar mengenai keandalan kerja sama pertahanan internasional di tengah situasi geopolitik yang semakin sensitif.
