JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua PB PGRI masa bakti XXI, Didi Surpijadi, menilai perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus berlangsung di tengah masyarakat. Ia menyebut kritik yang muncul merupakan hal wajar, namun perlu dilihat secara proporsional karena program ini memiliki tujuan jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.
Pria yang karib disapa Ayah Didi tersebut juga menjelaskan, bahwa pelaksanaan MBG di sejumlah daerah memang masih menyisakan berbagai catatan, termasuk adanya satuan penyedia pelayanan gizi (SPPG) yang dihentikan akibat pelanggaran prosedur.
“Di berbagai daerah, pelaksanaannya masih menyisakan catatan, bahkan tidak sedikit satuan penyedia pelayanan gizi (SPPG) yang dihentikan karena pelanggaran prosedur,” kata Ayah Didi dalam rilis yang diterima Holopis.com, Rabu (6/5/2026)
Ia menilai kritik publik terhadap MBG dapat dipahami, mengingat program ini menyangkut penggunaan anggaran negara, keterlibatan tenaga kerja, hingga dampaknya bagi masyarakat luas. Namun demikian, ia menyoroti bahwa penolakan justru banyak datang dari kelompok yang bukan penerima langsung manfaat program.
“Namun, yang menarik, suara penolakan justru banyak datang dari kelompok yang secara langsung tidak menjadi sasaran program,” ujarnya.
Ayah Didi juga menyinggung munculnya usulan agar program MBG dialihkan menjadi bantuan tunai. Menurutnya, gagasan tersebut terlihat praktis, tetapi memiliki risiko jika melihat pengalaman penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di masa lalu.
“Gagasan ini terdengar praktis, tetapi tidak serta-merta diterima. Pengalaman masa lalu dengan bantuan langsung tunai (BLT) menjadi cermin,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi kelompok sasaran, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan konsentrasi belajar anak.
“Bagi mereka, satu porsi makanan bergizi bisa berarti lebih dari sekadar kenyang, ia adalah peluang untuk tumbuh lebih sehat dan belajar lebih baik,” tutur Ayah Didi.
Ia pun melihat adanya ironi dalam perdebatan publik, di mana program yang dirancang untuk kelompok rentan justru banyak dipersoalkan oleh pihak di luar sasaran.
“Program yang dirancang untuk anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui, justru banyak dipersoalkan oleh kelompok dewasa yang tidak menjadi penerima langsung,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ayah Didi menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045. Program ini dinilai berperan dalam menekan angka stunting, meningkatkan partisipasi sekolah, serta menggerakkan ekonomi lokal.
“MBG bukan sekadar program bantuan makanan. Ia merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Meski demikian, ia tidak menampik adanya berbagai kekurangan dalam implementasi di lapangan, seperti kasus keracunan makanan dan distribusi yang belum optimal. Ia menekankan bahwa hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menolak program secara keseluruhan.
“Namun, menjadikan persoalan teknis sebagai alasan untuk menolak keseluruhan program berisiko mengaburkan tujuan besar yang hendak dicapai,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar kritik terhadap MBG diarahkan secara konstruktif, dengan fokus pada perbaikan sistem pengawasan, standar keamanan pangan, dan transparansi distribusi.
“Kritik yang konstruktif semestinya disertai dengan nalar jernih dan tawaran solusi,” imbuhnya.
Ayah Didi menutup dengan menekankan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa, yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat saat ini.
“MBG adalah salah satunya, sebuah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terasa hari ini, tetapi akan menentukan kualitas generasi esok,” pungkasnya.
