HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kebijakan impor gula rafinasi kembali jadi sorotan. Banyaknya perusahaan importir dinilai membuat pengawasan lemah, sehingga gula yang seharusnya hanya untuk industri justru bocor ke pasar konsumsi.
Kondisi ini berdampak langsung pada petani tebu lokal karena harga gula di pasaran menjadi tertekan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mengusulkan agar kebijakan impor gula rafinasi dibuat lebih terpusat. Ia menilai sistem satu pintu akan mempermudah pengawasan sekaligus melindungi petani dalam negeri.
“Kita satu pintu aja karena terlalu banyak pintu soal impor gula rafinasi,” kata Kawendra dalam rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, impor gula rafinasi sebaiknya hanya dilakukan melalui perusahaan BUMN. Ia bahkan menegaskan pentingnya penggunaan kata “hanya” agar tidak ada celah bagi pihak swasta masuk ke jalur impor tersebut.
Dengan sistem ini, distribusi gula bisa lebih terkendali dan potensi kebocoran ke pasar konsumsi dapat ditekan. Hal ini penting agar harga gula tetap stabil dan tidak merugikan petani tebu lokal.
Selain itu, Kawendra juga mendorong adanya kebijakan tambahan bagi perusahaan importir yang belum berkontribusi terhadap pengembangan tebu di dalam negeri.
“Kalau itu belum bisa terlaksana mungkin harus ada penetrasi kebijakan lain, misalnya surcharge untuk semua perusahaan importir rafinasi yang belum mampu menanam tebu di sini, ada denda progresifnya, jadi jelas,” katanya.
Ia menilai pemerintah memiliki perangkat regulasi yang cukup lengkap untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk menunda implementasinya.
“Harusnya tidak ada alasan tidak bisa dilaksanakan karena di sini ada regulator semua. Mudah-mudahan persoalan yang selama ini berlarut di era Presiden Prabowo jadi bisa selesai urusan gula rafinasi ini,” tutup Kawendra.
