HOLOPIS.COM, JAKARTA – Polemik dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas kembali menjadi sorotan publik. Insiden itu setelah video viral di media sosial memicu reaksi cepat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola aset negara.
Peristiwa berawal dari beredarnya video yang memperlihatkan kendaraan dinas milik Pemprov DKI diduga digunakan untuk kepentingan pribadi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dalam video itu, kendaraan berpelat merah diduga diubah menjadi pelat putih, hingga akhirnya menimbulkan kecurigaan aparat kepolisian yang tengah melakukan patroli.
Menanggapi hal itu, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPAD) langsung melakukan langkah cepat. Kepala BPAD DKI, Faisal Syafruddin, memastikan pihaknya telah melakukan penelusuran internal dan mengidentifikasi oknum yang terlibat.
Faisal mengatakan penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
“Tindakan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar kedinasan tidak dibenarkan. Saat ini, kami telah melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Faisal dikutip dari laman resmi Pemprov DKI, Selasa (7/4/2026).
Pun, ia menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi juga dengan Inspektorat Provinsi DKI. Upaya itu untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai aturan.
Langkah ini karena Pemprov DKI tidak ingin kasus tersebut berhenti sebagai isu viral semata, melainkan ditindak secara sistematis.
Faisal bilang, kejadian ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh dalam pengelolaan aset daerah. Pengawasan akan diperketat agar tidak ada lagi celah bagi penyalahgunaan fasilitas negara oleh oknum pegawai.
“Kejadian ini menjadi evaluasi bagi kami untuk memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh pegawai semakin disiplin serta bertanggung jawab dalam penggunaan kendaraan dinas maupun aset daerah lainnya,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Respons ini dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di tengah sorotan publik.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” ujarnya.
