HOLOPIS.COM, JAKARTA – Program revitalisasi sekolah yang dijalankan pemerintah tak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga membawa dampak ekonomi besar bagi masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan, program ini berhasil menyerap hingga 238.131 tenaga kerja dari berbagai sektor di seluruh Indonesia.
“Setiap satu sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Dengan 16 ribu lebih titik pembangunan, total pekerja yang terlibat mencapai ratusan ribu,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (25/3/2026).
Tak hanya menyerap tenaga kerja, program ini juga berhasil menggerakkan sekitar 58 ribu pelaku UMKM. Mereka terlibat dalam berbagai kebutuhan proyek, mulai dari penyedia bahan bangunan, percetakan, hingga perlengkapan alat tulis.
Efek domino ini membuat ekonomi lokal di sekitar proyek ikut menggeliat. Aktivitas pembangunan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus menambah pemasukan daerah melalui pajak.
“Program ini bukan hanya membangun sekolah, tapi juga menghidupkan ekonomi di daerah,” jelas Qodari.
Awalnya, pemerintah menargetkan revitalisasi 10.000 sekolah pada 2025. Namun, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, target tersebut naik menjadi 16.167 sekolah.
Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah selesai dibangun, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
Untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,1 triliun guna merevitalisasi 11.744 sekolah. Bahkan, pemerintah berencana memperluas program hingga menyentuh 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Program revitalisasi ini mencakup perbaikan fasilitas penting seperti ruang kelas, lingkungan sekolah yang sehat, hingga pembangunan toilet yang layak. Tujuannya adalah menciptakan tempat belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.
Pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun melalui Kementerian Keuangan untuk mendukung perluasan program tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Ini adalah bukti komitmen kuat pemerintah terhadap pendidikan,” tegas Qodari.
