HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menilai bahwa statemen Presiden Prabowo Subianto benar. Yakni soal tidak adanya statemen implisit maupun eksplisit dari tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau NGO terhadap aksi anarkisme dalam kerusuhan Agustus 2025 lalu.
Habib Syakur menegaskan bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo bukanlah sebuah klaim kosong, melainkan sebuah realitas pahit yang harus ditelan bangsa ini. Menurutnya, diamnya para aktivis kemanusiaan saat gedung-gedung DPRD dibakar dan fasilitas umum dijarah adalah bentuk pembiaran yang patut dipertanyakan nasionalismenya.
Ia juga mengamini pernyataan Kepala Negara yang menyebut hampir tidak ada NGO yang secara eksplisit mengutuk aksi pembakaran gedung-gedung wakil rakyat di berbagai daerah. Ia menilai, narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok tersebut justru cenderung berat sebelah.
“Saya telah memantau arus pemberitaan sejak kerusuhan akhir Agustus 2025 itu pecah hingga hari ini. Fakta di lapangan memang bicara demikian. Tidak ada satupun pernyataan tegas dari NGO yang mengutuk pembakaran gedung DPRD atau penjarahan fasilitas publik. Ini sangat ironis,” ujar Habib Syakur dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).
Statemen ini disampaikan Habib Syakur untuk merespons dialog terbuka antara Presiden Prabowo Subianto dengan Host Mata Najwa, Najwa Shihab yang mengklaim bahwa banyak pemberitaan yang memuat bahwa para NGO dan LSM juga ikut mengutuk aksi pembakaran gedung DPRD dan fasilitas umum dalam tragedi Agustus 2025 lalu.
Ia menambahkan, alih-alih memberikan simpati pada kerusakan aset negara yang dibangun menggunakan uang rakyat, narasi NGO justru sibuk memposisikan diri sebagai korban (playing victim). Fokus mereka hanya tertuju pada penangkapan rekan-rekan mereka yang dianggap sebagai pembungkaman demokrasi.

“Faktanya jelas, datanya ada. Semua narasi mereka mengarah kepada aksi pembelaan diri atas penangkapan rekan-rekan mereka oleh polisi. Mereka lupa bahwa ada garis merah yang dilanggar, yaitu aksi anarkis yang mengarah pada tindakan makar dan perusakan fasilitas negara,” tegas Habib Syakur.
Bagi Habib Syakur, pembakaran gedung pemerintahan bukanlah sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara. Ia sepakat dengan langkah tegas pemerintah yang mengkategorikan tindakan tersebut sebagai bentuk makar yang tidak boleh ditoleransi.
Ia menyayangkan sikap LSM yang seolah-olah memberikan “cek kosong” bagi perusuh untuk bertindak anarkis asalkan atas nama demokrasi. Menurutnya, membela pelaku perusakan tanpa mengecam perbuatannya sama saja dengan melegitimasi kekerasan.
“Negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang berlindung di balik isu HAM tetapi tutup mata pada kerusakan fisik dan trauma sosial yang diakibatkan oleh kerusuhan tersebut. Statemen Pak Prabowo itu benar adanya, dan saya berdiri mendukung sikap tegas itu,” lanjutnya.
Terkait perspektif yang berkembang bahwa tindakan tegas aparat adalah pembungkaman, Habib Syakur meminta masyarakat untuk lebih jernih melihat urutan peristiwa. Ia menggarisbawahi bahwa penegakan hukum muncul sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran hukum berat.
“Kita harus bisa membedakan mana aspirasi dan mana sabotase. Jika gedung negara sudah hangus, itu bukan lagi soal suara rakyat, itu tindak pidana murni. NGO yang diam saat gedung dibakar namun berteriak saat pelakunya ditangkap, sebenarnya sedang mempermalukan integritas mereka sendiri sebagai penjaga demokrasi,” pungkasnya.
Habib Syakur berharap ke depannya, para penggiat LSM kembali ke khitahnya untuk bersikap objektif. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kritik.
“Demokrasi tidak boleh memberi ruang bagi api yang menghanguskan simbol-simbol negara,” pungkasnya.
Sebelumnya, diskusi sempat tegang antara Presiden Prabowo Subianto dengan Najwa Shihab soal tragedi Agustus 2025 lalu. Di mana Prabowo menyebut bahwa tidak ada LSM dan NGO yang ribut soal bom molotov yang diarahkan untuk membakar dan merusak fasilitas umum, kantor Kepolisian, hingga gedung DPRD di berbagai daerah.
“Tidak ada LSM yang ribut soal bom molotov,” kata Prabowo.
Kemudian ditimpali oleh Najwa, bahwa informasi itu keliru. Karena banyak pemberitaan yang menyebut jika LSM dan NGO ikut mengecam dan mengutuk aksi perusakan dan penggunaan bom molotov yang dimaksudkan Prabowo.
“Banyak pak yang menyampaikan,” timpal Najwa.
Lantas, Prabowo pun mempersilakan Najwa Shihab untuk membuka rekam jejaknya, LSM dan NGO mana yang melakukan hal tersebut. Karena berdasarkan data dan keyakinannya, ucapan Najwa tidak benar dan obyektif.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!