HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengawal kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dari KontraS.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI yang digelar Rabu (18/3/2026), usai konferensi pers dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus tersebut.
Dalam rapat itu, Bimantoro menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra mendukung kesimpulan rapat, termasuk pembentukan panja sebagai langkah konkret untuk memastikan penanganan kasus berjalan maksimal.
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan mendukung dan menyetujui kesimpulan rapat Komisi III, termasuk pembentukan panitia kerja terkait kasus penyerangan air keras. Kami juga mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya, khususnya jajaran penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang telah menunjukkan kinerja profesional melalui proses penyelidikan yang cepat, tepat, dan teliti, sebagaimana dipaparkan secara detail dalam konferensi pers,” ujar Bimantoro.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengembangkan kasus ini secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik aksi tersebut.
Menurutnya, jika ditemukan keterlibatan pihak lain lintas yurisdiksi, penanganan dapat menggunakan mekanisme koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP.
“Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya keterlibatan aktor intelektual maupun pihak lain, termasuk unsur sipil dan/atau pihak yang berada dalam yurisdiksi berbeda, maka penanganannya dapat menggunakan mekanisme koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap secara terang-benderang dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Lebih jauh, Bimantoro menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar proses hukum tidak menimbulkan kecurigaan publik. Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Kami meyakini bahwa komitmen pemerintah, khususnya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sangat kuat dalam penegakan hak asasi manusia dan menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Dengan dukungan DPR dan pembentukan panja, publik kini menantikan pengungkapan kasus ini secara tuntas dan transparan.
