HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan, sekitar satu dari empat perempuan berusia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya.
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan tersebut tercatat sebesar 24,1 persen pada 2024. Angka ini menurun dibandingkan hasil survei 2021 yang mencapai 26,1 persen. Meski menunjukkan penurunan, Arifatul menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan masih membutuhkan perhatian serius.
“Angkanya memang menurun, dari 26,1 persen pada survei tahun 2021 menjadi 24,1 persen pada survei 2024. Tetapi kita tidak boleh menganggap persoalannya sudah selesai,” kata Arifatul dalam konferensi pers capaian dua tahun Kementerian PPPA, di Jakarta, dikutip Holopis.com, Selasa (27/10).
Ia mengatakan, masih banyak perempuan yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan. Karena itu, pemerintah terus berupaya mempermudah akses korban kekerasan terhadap layanan bantuan, salah satunya melalui perluasan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
“Masih banyak perempuan yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan. Karena itu, kami terus berupaya agar korban kekerasan semakin mudah untuk mendapatkan bantuan,” ujar Arifatul.
Menurutnya, hingga September 2026, UPTD PPA telah terbentuk di 34 provinsi dan 442 kabupaten/kota. Jumlah daerah yang memiliki unit layanan tersebut meningkat dari 407 wilayah pada akhir 2025 menjadi 442 wilayah pada September 2026.
Selain memperluas jangkauan layanan daerah, Kementerian PPPA juga memperkuat layanan pengaduan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 serta sistem pendataan dan penanganan kasus kekerasan.
“Mengapa ini penting? Karena ketika seorang perempuan mengalami kekerasan, ia harus tahu ke mana meminta pertolongan,” kata Arifatul.
Arifatul mengatakan penguatan layanan tersebut diperlukan agar korban mengetahui tempat untuk meminta pertolongan dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan. Bantuan yang diberikan mencakup perlindungan, pendampingan, hingga pemulihan.
“Setelah melapor, ia juga harus mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya, mulai dari perlindungan, pendampingan, hingga pemulihan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Arifatul menegaskan perluasan layanan tersebut harus diikuti dengan kepastian bahwa korban mendapatkan bantuan yang dibutuhkan ketika melaporkan kekerasan.
“Bagi korban kekerasan, yang paling penting bukan sekadar tersedianya tempat pelayanan, yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa ketika meminta pertolongan, ada yang mendengar, ada yang melindungi, dan ada yang mendampingi sampai pulih. Itulah yang terus kami perjuangkan,” tegasnya.
Pemerintah pun terus mendorong peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak agar korban kekerasan mendapatkan penanganan yang memadai, mulai dari pelaporan hingga proses pemulihan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!