HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Cak Imin mengatakan dirinya tidak menyangka kader partainya yang juga menjabat kepala daerah tersebut terjerat kasus hukum terkait dugaan pemerasan.
“Ya, kami prihatin. Tidak menyangka,” ujar Cak Imin di Gedung DPP PKB, Jakarta, Minggu, (15/3/2026).
Meski demikian, Cak Imin menyampaikan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. “Tentu kami hormati proses hukum,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap beberapa waktu lalu.
KPK pada 13 Maret 2026, telah melakukan OTT yang merupakan operasi kesembilan sepanjang tahun 2026 dan menjadi operasi ketiga selama bulan Ramadan.
Dalam OTT itu, KPK mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama sejumlah orang lainnya. Petugas juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah sebagai barang bukti.
Sehari setelah OTT, tepatnya pada 14 Maret 2026, KPK resmi menetapkan dua tersangka dalam perkara tersebut, yakni Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo.
Keduanya diduga terlibat dalam kasus pemerasan dan penerimaan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk periode anggaran 2025–2026.
Diduga Terkait Pengumpulan Dana THR
Dari keterangan yang disampaikan KPK, Syamsul diduga menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp750 juta dari praktik pemerasan tersebut.
Dana tersebut disebut akan dibagi untuk beberapa kepentingan, termasuk Rp515 juta yang direncanakan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap.
Sementara sisanya diduga akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi, sebelum operasi tangkap tangan dilakukan, Syamsul disebut baru berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp610 juta.
