HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (5/3/2026).
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai bentuk kesiapan pemerintah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau.
“Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat serta lingkungan,” tegas Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam keterangan persnya setelah memimpin apel.
Djamari menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat upaya antisipasi karhutla secara lebih dini, terpadu, dan tegas.
“Kesiapsiagaan adalah kunci, karena dalam karhutla, kecepatan respons dan ketepatan koordinasi menentukan apakah api bisa dikendalikan sejak awal atau justru menjadi bencana besar,” ujar Menko Djamari.
Ia menambahkan bahwa penanganan karhutla bukan hanya menyangkut keselamatan lingkungan dan masyarakat, tetapi juga menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia.
“Bukan hanya sekedar untuk keselamatan wilayah, keselamatan manusia yang ada di dalamnya, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga ada nama baik bangsa dan negara di hadapan dunia terkait penanggulanannya,” jelasnya.
Dalam amanatnya saat apel, Menko Polkam memaparkan berbagai langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, mulai dari operasi modifikasi cuaca hingga patroli udara.
“Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan termasuk memodifikasi cuaca, water bombing, patroli helikopter, dan mempertahankan tinggi air pada kanal dan parit di lahan gambut,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam agar risiko bencana dapat diminimalkan.
“Kita perlu mengingatkan lagi bahwa alam akan bereaksi sesuai dengan aksi yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, aksi yang kita lakukan akan menunjukkan bereaksinya alam itu kepada kita, bisakah kita memberikan sesuatu yang baik untuk kepentingan alam,” ujar Djamari.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat.
“Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan kejadian karhutla serendah mungkin dan menuju kondisi yang semakin terkendali. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pencegahan karhutla adalah gabungan dari disiplin kebijakan, kesiapsiagaan lapangan, kepatuhan perusahaan, serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam penanggulangan karhutla, mulai dari pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan hingga masyarakat.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada 2025 berhasil ditekan dibandingkan tahun sebelumnya berkat kerja sama lintas instansi.
“Tahun 2024, 376.805 hektar. Namun tahun lalu berkat kerja sama semua pihak, K/L, pusat dan daerah, bisa ditekan menjadi 359.619 hektar. Jadi ada prestasi karena kerja kolektif kita,” ungkapnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan bahwa dalam tujuh tahun terakhir sejak 2019 Indonesia berhasil mencegah terjadinya karhutla berskala besar, termasuk saat menghadapi fenomena El Nino pada 2023.
Ia menyebut pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini, sehingga Bapak Menko Polkam langsung memimpin kami untuk hadir di Provinsi Riau,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa kondisi iklim Indonesia pada 2026 diperkirakan berada dalam fase El Nino-Southern Oscillation (ENSO) netral.
Meski tidak terjadi fenomena El Nino maupun La Nina, curah hujan diperkirakan sedikit di bawah normal dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir sehingga potensi kekeringan tetap perlu diantisipasi.
Ia menjelaskan wilayah sekitar ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada periode Juni hingga Agustus.
“Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menyemai awan guna mendatangkan hujan dan meningkatkan kelembapan lahan sebelum memasuki puncak musim kemarau. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi dini agar wilayah rawan karhutla memiliki kondisi lahan yang lebih basah dan siap menghadapi potensi musim kering yang lebih berat,” ujar Kepala BMKG.
Menutup keterangannya, Menko Polkam mengajak media dan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan edukasi terkait perlindungan lingkungan dan pencegahan karhutla.
“Karena banyak masih terjadi juga bahwa ini terjadi, kebakaran terjadi karena juga ketidak pahaman sebagian kecil masyarakat kita. Apabila kita aktif mengedukasi masyarakat kita, tentunya kita akan mengurangi peran itu yang muncul mengakibatkan suatu akibat yang sangat besar,” ujar Menko Djamari.
