Pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan Hatta menjadi sangat konkret dalam konteks Prabowonomics: apakah penguatan industri strategis memperkuat posisi petani dan buruh, atau terutama menguntungkan korporasi besar? Apakah program pangan nasional membangun ekosistem koperasi dan ekonomi desa, atau sekadar menciptakan pasar baru bagi kontraktor? Apakah BUMN menjadi instrumen kedaulatan rakyat, atau wahana akumulasi elite?
Sintesis Strategis: Ekonomi Konstitusi di Tengah Dunia yang Terfragmentasi
Meskipun berbeda secara metodologis, terdapat benang merah yang kuat antara Prabowonomics dan pemikiran Bung Hatta. Keduanya menolak liberalisme pasar murni dan sama-sama menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan pembangunan. Keduanya sepakat bahwa sektor-sektor strategis tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, sintesis antara kedua pendekatan justru menjadi kebutuhan strategis. Negara perlu kuat agar tidak tunduk pada tekanan eksternal, tetapi kekuatan tersebut harus diarahkan untuk memperluas—bukan mempersempit—kedaulatan rakyat. Tanpa dimensi Hatta, Prabowonomics berisiko tereduksi menjadi nasionalisme elite. Sebaliknya, tanpa dimensi Prabowo, pemikiran Hatta berisiko terjebak dalam idealisme normatif yang tidak memiliki daya tahan strategis.
Kesimpulan
Perbedaan antara Prabowonomics dan pemikiran Bung Hatta bukanlah perbedaan antara benar dan salah, melainkan refleksi dari dua konteks sejarah yang berbeda. Hatta berbicara dari dunia yang masih dijajah, sehingga fokusnya adalah pembebasan rakyat dari struktur eksploitasi. Prabowo berbicara dari dunia yang terfragmentasi dan kompetitif, sehingga fokusnya adalah memperkuat negara agar tidak menjadi korban struktur global.
Masa depan Indonesia membutuhkan keduanya sekaligus: negara yang kuat tanpa kehilangan orientasi kerakyatan, serta rakyat yang berdaya tanpa kehilangan perlindungan negara. Jika Prabowonomics mampu mentransformasikan kekuatan negara menjadi penguatan koperasi, desa, petani, buruh, dan kelas menengah produktif, maka ia bukan antitesis dari pemikiran Bung Hatta, melainkan artikulasi baru dari ekonomi konstitusional Indonesia di abad ke-21.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukanlah apakah Indonesia harus memilih Prabowonomics atau pemikiran Bung Hatta, melainkan siapa yang benar-benar diuntungkan oleh kekuatan negara yang sedang dibangun. Negara yang kuat tetapi jauh dari rakyat hanya akan melahirkan stabilitas semu; sebaliknya, ekonomi kerakyatan tanpa perlindungan negara hanya akan menjadi romantisme di tengah kompetisi global yang brutal. Di titik inilah Pasal 33 UUD 1945 kembali menuntut keberanian politik: bukan sekadar menafsirkan konstitusi sebagai legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai kompas moral pembangunan.




💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!