HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dorongan pengembangan energi panas bumi kembali menguat di tengah agenda transisi energi nasional. Indonesia, yang dikenal memiliki salah satu potensi geothermal terbesar di dunia, terus dipromosikan sebagai tujuan investasi strategis bagi pelaku industri energi global.
Namun, di balik narasi energi bersih tersebut, polemik dampak lingkungan dan sosial masih membayangi pengembangan geothermal di sejumlah wilayah.
Isu ini mengemuka setelah Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, tampil sebagai pembicara kunci dalam Geothermal Energy Dialogue yang merupakan bagian dari rangkaian Abu Dhabi Sustainability Week.
Forum tersebut dihadiri para pemangku kepentingan internasional, mulai dari Deputi Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) Francesco La Camera, Managing Director Morgan Stanley Vikas Bharathwaaj, hingga Wakil Menteri Kebijakan Iklim dan Pertumbuhan Berkelanjutan Belanda Frederik Wisselink.
Pemerintah Indonesia secara terbuka mengajak investor global masuk ke sektor panas bumi nasional.
“Indonesia diberkahi dengan potensi panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW), menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Namun saat ini baru sekitar 10 persen yang berhasil dimanfaatkan untuk kebutuhan energi nasional,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1).
Eddy menilai kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi investor yang ingin berkontribusi dalam transisi menuju energi bersih. Ia juga menegaskan pentingnya geothermal sebagai penopang sistem kelistrikan nasional.
“Geothermal memiliki karakter unik karena mampu beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan dapat menyesuaikan beban sistem. Ini yang membedakannya dari energi surya dan angin,” jelasnya.
Di tengah dorongan tersebut, pengembangan geothermal di Indonesia kerap memicu perdebatan publik, terutama ketika lokasi proyek berada di kawasan hutan lindung atau wilayah pegunungan.
Penolakan warga di sejumlah daerah muncul akibat kekhawatiran terhadap gangguan ekosistem, ancaman sumber air, hingga risiko geologis seperti longsor dan gempa mikro. Kondisi ini menempatkan geothermal tidak hanya sebagai isu energi, tetapi juga persoalan sosial dan ekologis.
Pemerintah berupaya memperkuat daya tarik investasi melalui kebijakan dan infrastruktur. Eddy menyebut pembangunan jaringan transmisi listrik berskala besar atau super grid menjadi kunci agar potensi energi terbarukan dapat tersalurkan optimal ke wilayah dengan permintaan tinggi, khususnya Pulau Jawa.
“Selain pendapatan dari penjualan listrik, proyek geothermal juga memperoleh sumber pendapatan tambahan dari pasar karbon, sehingga meningkatkan kelayakan finansial dan daya tarik investasi,” ungkap Eddy.
“Dengan kebijakan yang konsisten, infrastruktur yang memadai, dan kolaborasi internasional yang kuat, geothermal akan menjadi tulang punggung ketahanan energi sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia,” tambahnya.
