HOLOPIS.COM, JAKARTA – Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa negaranya tidak ingin berada di bawah kendali Amerika Serikat. Ia menyatakan Greenland akan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dan menolak segala bentuk upaya pengambilalihan oleh pihak luar.
“Greenland tidak mau dimiliki oleh Amerika Serikat. Greenland tidak mau berada di bawah pemerintahan Amerika Serikat. Greenland tidak akan menjadi bagian dari Amerika Serikat,” ujar Nielsen dalam pernyataannya, dikutip Holopis.com, Jum’at (16/1).
Nielsen menegaskan bahwa pilihan politik Greenland tetap berpijak pada tatanan yang selama ini mereka jalani. Ia menyebut Greenland memilih tetap berada dalam Kerajaan Denmark serta berada di jalur aliansi Barat.
“Kami memilih Greenland yang kami kenali sekarang, yaitu bagian dari Kerajaan Denmark. Kita sekarang menghadapi krisis geopolitik, dan jika sekarang kami harus memilih Amerika Serikat dan Denmark, kami memilih Denmark, kami memilih NATO. Kami memilih Kerajaan Denmark, kami memilih Uni Eropa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nielsen menyerukan persatuan di tengah situasi global yang kian tidak menentu. Ia menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk perpecahan internal, melainkan momentum untuk memperkuat solidaritas nasional.
“Ini bukan waktu untuk diskusi internal dan perpecahan. Ini adalah waktu untuk berdiri bersama, dan membangun komunitas yang kita tahu, dan kita inginkan,” kata Nielsen.
Pernyataan keras tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Arktik, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menyuarakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland. Trump menyebut pulau terbesar di dunia itu penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat dan bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Trump juga menyatakan bahwa penguasaan Greenland bisa dilakukan dengan “cara mudah” maupun “cara sulit”, serta sempat menyinggung opsi pembelian wilayah tersebut. Namun, gagasan itu langsung ditolak oleh para pemimpin Greenland dan pemerintah Denmark, yang menegaskan status Greenland sebagai wilayah semi-otonom dalam kerajaan tersebut.
