HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sahabat Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Islah Bahrawi meyakini bahwa Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang paling representatif untuk diminta pernyataan dan kesaksiannya dalam kasus tudingan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.
“Jokowi sudah tahu dari awal. Artinya Jokowi juga tidak bisa lepas tangan dari persoalan ini,” kata Islah dalam podcastnya di Akbar Faizal Uncensored seperti dikutip Holopis.com, Kamis (15/1/2026).
Diamnya Jokowi soal kasus ini patut menjadi pertanyaan besar semua pihak, khususnya KPK. Sebab pihak yang melakukan lobi penambahan 20.000 kuota haji kepada Pangeran Mahkota Muhammad bin Salman Alu Saud adalah Joko Widodo tanpa melibatkan langsung Yaqut Cholil Qoumas.
“Jokowi juga juga tidak bisa menutup mata dari semua kerangka persoalan kuota haji dari awal dia dealing dengan MBS sampai kemudian Gus Yaqut ditersangkakan ini, seharusnya Jokowi bersuara dong. Apalagi KPK tidak menemukan kickbacknya, tidak menemukan aliran uangnya,” ujarnya.
Status tersangka yang dibebankan kepada Gus Yaqut oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun dianggapnya penuh tanda tanya, dan patut diduga sebagai bagian dari permainan politik semata.
Betapa tidak, direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) ini menekankan bagaimana mungkin KPK dengan gagah berani menyatakan jika Gus Yaqut menjadi tersangka, sementara tidak menemukan bukti adanya aliran dan penerimaan uang, termasuk juga belum ada pengumuman resmi tentang total kerugian negara dari kasus tersebut dari otoritas terkait.
“Makanya ada orang ditersangkakan, kerugian negaranya masih dihitung itu kan aneh saja konstruksi hukumnya,” tegasnya.
Jokowi Tugaskan Gus Yaqut ke Eropa
Alasan kuat mengapa yakin Jokowi tahu persis polemik tudingan korupsi kuota haji, karena cerita bahwa Gus Yaqut mendadak mendapatkan tugas khusus dari Presiden kala itu untuk menghadiri deklarasi perdamaian dunia di Prancis.
Padahal jika merujuk pada representasi yang benar, Prabowo Subianto adalah orang yang seharusnya berangkat menghadiri acara tersebut sebagai Menteri Pertahanan. Dan kata Islah, sebelumnya memang nama Prabowo yang diagendakan hadir mewakili Indonesia.
Sayangnya setelah Gus Yaqut konsultasi dengan Presiden Jokowi kala itu karena ada agenda undangan klarifikasi dari Pansus Haji DPR RI, justru delegasi itu dialihkan ke Gus Menteri Agama.
“Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah ke Gus Yaqut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia dengan Macron di Prancis,” tutur Islah.
Berdasarkan hipotesa yang ia dapatkan, tujuan utama di balik pemindahan delegasi tersebut adalah, agar Gus Yaqut tidak memenuhi undangan Pansus Haji di DPR RI untuk menceritakan semua detail tentang polemik kuota haji yang dipersoalkan.
“No body knows, Gus Yaqut juga nggak tahu apa alasannya. Serius, bisa dikonfirmasi ke Gus Yaqut tuh, karena Gus Yaqut bercerita ke saya,” ucapnya.
Bahkan setelah acara konferensi perdamaian dunia di Prancis rampung, Gus Yaqut belum mendapatkan sinyal dari Presiden Jokowi kala itu untuk bisa kembali ke tanah air, sampai akhirnya situasi polemik tersebut cukup mereda.
“Selama 24 hari itulah dia di Eropa seperti layangan putus. Karena dia menunggu suasanya reda, sesuai dengan arahan Pak Jokowi ke Gus Yaqut, buying time aja. Itu yang saya denger dari Gus Yaqut,” tandas Islah.
