HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2025 di BPK Tower, Jakarta, Senin (12/1/2025).
Airlangga dalam kesempatan itu menekankan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, tata kelola yang baik akan berdampak langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor eksternal diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga berkelanjutan dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, meningkatnya penerimaan negara, kemudian efektivitas pengeluaran dan belanja negara, serta pencegahan dan deteksi penyalahgunaan keuangan negara,” kata Airlangga, dikutip Holopis.com, Selasa (13/1/2026).
Airlangga menyampaikan, di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap solid dengan risiko resesi yang relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Ia menilai, hingga akhir 2025, fundamental ekonomi nasional masih terjaga kuat dan menunjukkan tingkat resiliensi yang baik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat stabil di kisaran 5 persen selama tujuh tahun terakhir. Untuk menjaga momentum tersebut, sepanjang 2025 pemerintah menyalurkan stimulus fiskal sebesar Rp110,7 triliun secara bertahap pada setiap kuartal.
Stimulus tersebut turut diperkuat dengan berbagai program non-APBN, seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Saja (BINA), serta Every Purchase is Cheap (EPIC Sale), yang bertujuan mendorong konsumsi domestik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Memasuki 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan mengandalkan sejumlah sektor prioritas. Di antaranya ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun, serta kesehatan Rp244 triliun.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk UMKM dan desa sebesar Rp181,8 triliun, pertahanan Rp424,8 triliun, serta investasi dan perdagangan Rp57,7 triliun. Pemerintah juga terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat sektor industri dan UMKM.
Dalam menghadapi era ekonomi digital, pemerintah telah menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI), menginisiasi ASEAN Digital Economic Framework Agreement, serta memperkuat kerja sama internasional, termasuk proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan perjanjian dagang European Union–Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA).
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai game changer sistem pembayaran, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta perbaikan iklim investasi melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap industri tekstil yang dinilai paling terbuka menghadapi dinamika perang dagang global.
“Karena itu Bapak Presiden minta agar dibuat langkah khusus. Kami sudah melakukan studi untuk mempertahankan industri tekstil di Indonesia. Dari hasil studi tersebut, Indonesia berpotensi menjadi 5 pemain besar tekstil dunia karena dari segi pertumbuhan, sektor tekstil ini selalu akan dibutuhkan,” jelas Airlangga.
Ia menambahkan, Presiden telah menyetujui tahap awal pembentukan pendanaan insentif sektor tekstil dengan kebutuhan sekitar 6 miliar dolar AS atau setara Rp101 triliun, serta rencana pembangunan kembali BUMN Danantara yang secara khusus menangani sektor tekstil.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan nilai ekspor tekstil dari sekitar 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam 10 tahun ke depan, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 4 juta orang menjadi 6 juta orang.
