HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada pelaksanaan program-program strategis.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penggunaan APBD 2026 diprioritaskan untuk penanganan persoalan utama ibu kota, meliputi pengendalian banjir, pengelolaan sampah, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, serta pengurangan kemacetan.
“Kami berkomitmen mengoptimalkan penggunaan anggaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh warga Jakarta,” ujar Pramono Anung, seperti yang dikutip Holopis.com dalam siaran pers, Sabtu, (27/12).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Roland menjelaskan, Pemprov DKI mengalokasikan 43,06 persen belanja daerah di luar bantuan keuangan untuk mandatory spending infrastruktur pelayanan publik, melebihi ketentuan minimal 40 persen.
Anggaran infrastruktur kota dialokasikan sebesar Rp3,77 triliun, disusul peningkatan kualitas sumber daya manusia senilai Rp17,58 triliun serta penguatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan sebesar Rp582 miliar.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp7,82 triliun untuk pengembangan mobilitas dan kawasan berorientasi transit, Rp6,27 triliun untuk pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, serta Rp2,36 triliun bagi transformasi tata kelola pemerintahan.
Dalam sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran pengendalian banjir ditetapkan sebesar Rp3,64 triliun, pengelolaan sampah sebesar Rp1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover senilai Rp289,72 miliar.
