HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai bahwa industri manufaktur sebagai penyumbang terbesar perekonomian nasional, namun mengalami stagnansi karena kurangnya kebijakan yang mendukung.
Meski industri manufaktur menyumbang 17,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir 2025. stagnasi yang terjadi bukan hanya dipengaruhi kondisi ekonomi global, melainkan juga ketidaksinkronan kebijakan fiskal dan perdagangan dalam negeri.
“Manufaktur kita masih berjalan, tapi napasnya pendek. Biaya produksi tinggi sementara pasar domestik dibanjiri barang impor,” ujar Amin seperti yang dikutip Holopis.com dalam keterangan pers Fraksi PKS, Sabtu (20/12/2025).
Berdasarkan data Bank Indonesia menunjukkan sektor manufaktur masih berada pada zona ekspansi berdasarkan Purchasing Managers’ Index (PMI). Namun tekanan biaya input dan persaingan dengan produk impor disebut menjadi faktor yang menghambat kinerja manufaktur sepanjang 2025.
Amin menyoroti struktur tarif impor yang dinilainya tidak proporsional. Banyak industri masih bergantung pada bahan baku impor yang dikenakan bea masuk cukup tinggi, sehingga biaya produksi meningkat.
Di sisi lain Amin melihat bahwa produk jadi impor lebih mudah masuk pasar domestik dan beberapa di antaranya bahkan menikmati tarif nol persen sebagai dampak dari sejumlah perjanjian dagang.
“Industri kita dipajaki di hulu, lalu harus bertarung sendirian di hilir. Ini masalah desain kebijakan, bukan sekadar daya saing,” tegasnya.
Amin mendorong pemerintah melakukan koreksi kebijakan, termasuk penurunan atau penghapusan tarif bahan baku industri yang belum tersedia di dalam negeri. Ia juga mengusulkan pemanfaatan instrumen non-tarif barrier seperti standar teknis, sertifikasi, dan penguatan aturan asal barang untuk menekan masuknya produk jadi impor secara berlebihan.
“Impor bahan baku justru harus dipermudah. Jika input mahal, output kita sulit bersaing,” katanya.
Amin menambahkan bahwa peningkatan investasi asing di sektor manufaktur tidak otomatis memperkuat industri nasional jika tidak diikuti arah kebijakan yang jelas.
Ia menegaskan perlunya investasi yang mampu membangun rantai pasok, meningkatkan transfer teknologi, dan menambah nilai tambah dalam negeri.
“Negara maju dibangun oleh industri yang kuat dan efisien, bukan oleh konsumsi dan impor,” ujarnya.
