HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya penguatan data sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis bukti atau evidence-based policymaking.
Menurutnya, kualitas dan keselarasan data menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran dan kredibel. Penegasan itu disampaikan dalam Forum Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) 2025 di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Dalam paparannya, Menaker mengungkapkan salah satu tantangan utama dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan saat ini adalah belum selarasnya data antarinstansi pemerintah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan apabila tidak segera dibenahi secara bersama-sama.
“Bagaimana kita bisa memastikan kebijakan disusun berdasarkan bukti, jika data antarinstansi pemerintah belum sepenuhnya selaras. Setiap instansi memiliki sistem data masing-masing, dan ini menjadi tantangan bersama,” ujar Menaker Yassierli, dikutip Holopis.com.
Ia menekankan bahwa persoalan tersebut harus segera diatasi melalui penguatan tata kelola data. Dalam hal ini, Barenbang dinilai memiliki peran strategis dan ke depan diarahkan untuk menjadi pusat data Kementerian Ketenagakerjaan.
Menaker Yassierli juga menyoroti meningkatnya ekspektasi publik terhadap dampak nyata program pemerintah. Di era keterbukaan informasi, data semakin mudah diakses dan dianalisis oleh masyarakat, sehingga kredibilitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang disajikan pemerintah.
Oleh karena itu, Menaker mengajak seluruh pemangku kepentingan di bawah koordinasi Barenbang untuk secara bertahap merapikan dan menyelaraskan data ketenagakerjaan.
“Kalau data kita bermasalah, maka yang terdampak adalah kredibilitas. Data itu mencerminkan kredibilitas,” kata Menaker dalam acara yang diselenggarakan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) tersebut.
Ia juga menyampaikan arah transformasi Barenbang menjadi Institute for Labor and Productivity. Dalam peran barunya, lembaga ini akan menjalankan empat fungsi utama, yakni Employment Outlook, tata kelola riset kebijakan strategis, penguatan statistik ketenagakerjaan, serta riset dan inovasi peningkatan produktivitas.
Seluruh fungsi tersebut, lanjut Yassierli, membutuhkan dukungan data ketenagakerjaan yang berkualitas, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Barenbang Anwar Sanusi mengatakan Forum Satu Data Ketenagakerjaan 2025 merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan.
“Forum SDK menjadi wadah koordinasi dan konsolidasi antar pemangku kepentingan data ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Anwar.
Forum SDK 2025 ditutup dengan penandatanganan Pernyataan Bersama Kesepakatan Forum Satu Data Ketenagakerjaan Tahun 2025 oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dari unit teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
