HOLOPIS.COM, Jakarta – DPR melalui rapat paripurna juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana menjadi Undang-undang. Delapan fraksi di DPR setuju RUU Penyesuaian Pidana diketuk sebagai UU.
Paripurna pengesahan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Dasco dalam kesempatan itu persilakan perwakilan Komisi III DPR untuk menyampaikan pembahasan tingkat pertama RUU Penyesuaian Pidana. Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana maju ke forum untuk menyampaikan laporan soal RUU Penyesuaian Pidana untuk kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial.
Dijelaskan Dede, pembahasan RUU Penyesuaian Pidana diawali pada 24 November 2025. Pembahasan diawali rapat kerja antara Komisi III DPR dengan pemerintah yang berlanjut membentuk panitia kerja (Panja).
Menurut dia, dalam proses pembahasan, DPR juga menerima aspirasi publik yang salah satunya diserap melalui rapat dengar pendapat.
Pun, Dede menambahkan Panja juga melakukan pembahasan intensif bersama pemerintah dan menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM). Lalu, selanjutnya membahas pasal demi pasal.
Kemudian, ada tahapan menyerahkan perumusan teknis kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Selanjutnya, ada laporan akhir Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang sudah disetor kepada Panja pada 2 Desember 2025.
“Dalam rapat kerja tingkat satu, seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan menyetujui RUU Penyesuaian Pidana untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua,” kata Dede, di ruang paripurna, Gedung Nusantara II, komplek parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (8/12/2025).
Dede menjelaskan dalam RUU juga mencantumkan penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok dalam KUHP nasional.
Kemudian, Dasco sebagai pimpinan paripurna bertanya kepada anggota DPR yang hadir di forum terkait persetujuan RUU Penyesuaian Pidana jadi UU.
“Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Penyesuaian Pidana apakah dapat disetujui untuk disahkan jadi Undang-undang?” tanya Dasco.
Para anggota DPR di forum paripurna menjawab kompak setuju.
“Setuju,” kata anggota DPR serentak.
Dasco pun langsung mengetuk palu sebagai pengesahan hasil paripurna.
