HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak akan pernah mau mengundurkan diri dari jabatannya saat ini, hanya karena desakan yang dilakukan oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan antek-anteknya.
“Sama sekali tidak pernah terbesit dalam pikiran saya untuk mundur dari Ketua Umum PBNU,” kata Gus Yahya dalam tweet pribadinya @YahyaCStaquf seperti dikutip Holopis.com, Kamis (27/11/2025).
Hal ini ia lakukan demi menjalankan mandataris organisasi berdasarkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada 23-25 Desember 2021 di Provinsi Lampung lalu, di mana ia ditetapkan sebagai Ketua Umum untuk periode 2022-2027.
“Saya mendapat mandat 5 tahun memimpin NU, karena itu akan saya jalani selama 5 tahun, insyā Allāh saya sanggup,” tegasnya.
Lebih lanjut, ulama kelahiran Rembang Jawa Tengah tersebut menyatakan bahwa soal edaran atau risalah yang disebarkan oleh Wakil Rais Syuriyah PBNU KH Afifuddin Muhajir, tidak akan ia sikapi dengan keras. Sebab menurutnya, dokumen penyuratan tersebut tidak sah secara administratif.
“Terkait dengan edaran Risalah Harian Syuriah PBNU yang akan memundurkan Ketua Umum, maka saya tandaskan, menurut konstitusi AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum,” ujarnya.
Sementara terkait dengan seruan islah dengan Rais Aam PBNU di Pondok Pesantren Libroyo Jawa Timur, Gus Yahya menyatakan siap. Bahkan sebelumnya, ia juga sudah mengirimkan pesan kepada Rais Aam KH Miftachul Akhyar untuk bisa bertemu dan menjelaskan duduk masalah dari polemik yang terjadi antar keduanya.
Karena ia khawatir sebenarnya Rais Aam mendapatkan masukan dan bisikan sesat dari Pengurus Wilayah Syuriyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta sehingga konflik ini pecah di muka publik.
Pun jika dalam pertemuan antara dirinya dan Kiai Miftachul Akhyar tidak mendapatkan titik temu, ia siap untuk bertarung di Muktamar ke 35 mendatang. Sebab di situlah mekanisme konstitusional untuk menyampaikan pertanggung jawabannya sebagai Ketua Umum PBNU definitif.
“Tapi kalau saya diberi kesempatan, semua saya bisa pertanggungjawabkan. Kalau masih belum selesai, mari kita selesaikan di Muktamar saja, apa pun kan ada mekanisme pertanggungjawaban, sehingga tidak menimbulkan ontran-ontran seperti ini, tidak ingin NU ini pecah, tidak ada yang ingin NU ini cacat keabsahannya,” pungkas Gus Yahya.
Ingatkan Konstitusi Organisasi
Di sisi lain, Gus Yahya juga mengatakan bahwa rapat harian Syuriyah yang dipimpin langsung oleh KH Miftachul Akhyar tidak memiliki legitimasi apa pun untuk mengambil keputusan memberhentikan seseorang dari jabatannya di PBNU, termasuk dirinya sebagai Ketua Umum.
“Keputusan untuk memberhentikan itu melampaui wewenang rapat harian syuriyah. Rapat harian syuriyah itu tidak bisa memberhentikan siapa pun, tidak punya wewenang memberhentikan siapa pun, ndak ada wewenang itu, memberhentikan pengurus lembaga atau fungsionaris yang lain itu nggak bisa, apalagi memberhentikan Ketua Umum,” kata Gus Yahya.
Bahkan sekelas Rais Aam pun tidak memiliki kewenangan sedikit pun untuk memutus memberhentikan jabatan seseorang di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama. Sekalipun dari sisi kultural, jabatan Rais Aam adalah sosok yang sangat dihormati di lingkaran warga Nahdliyyin. Sebab seluruh mekanisme tugas dan wewenang sudah diatur dan dibatasi dalam konstitusi organisasi PBNU.
“Tidak ada pejabat di lingkungan kepengurusan NU ini yang mempunyai wewenang tidak terbatas, ndak ada. Setiap orang, setiap jabatan ini tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi, jadi tidak bisa sembarangan, walaupun orang itu sangat dimuliakan, tetap saja tugas dan wewenangnya dibatasi oleh konstitusi dan aturan-aturan organisasi,” tuturnya.
