“Kami sepakat berjuang dalam penguatan demokrasi dan penghormatan suara rakyat,” kata Muqowwam.
Kemudian, Muqowwam pun menegaskan deklarasi dilakukan secara resmi oleh seluruh pimpinan partai. Bahkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun menyebut, bahwa delapan parpol tersebut sudah menggagas SEKBER GKSR setelah melakukan tiga kali pertemuan sejak bulan Agustus 2025 lalu.
Iqbal menjelaskan deklarasi pertama ditandatangani delapan ketua umum partai. Oesman Sapta Odang dipercaya memimpin SEKBER GKSR sebagai ketua. GKSR menyepakati sejumlah isu utama yang diperjuangkan empat tahun ke depan. Mereka menilai banyak suara rakyat terbuang akibat aturan politik yang berat.
Isu pertama adalah verifikasi Pemilu 2028 yang dianggap harus lebih sederhana. GKSR menilai partai parlemen cukup mendaftar dan partai nonparlemen cukup diverifikasi administrasi. Isu kedua terkait Parliamentary Threshold yang dinilai terlalu tinggi.
“PT cukup satu persen,” sebut Said dalam penyampaian sikap GKSR.
Ia menjelaskan sepuluh parpol nonparlemen pada Pemilu 2024 meraih 17 juta suara. Delapan parpol yang kini bergabung memiliki sekitar 11 juta suara.
GKSR berpendapat PT satu persen menyelamatkan suara rakyat dari pembuangan. Mereka menilai suara gabungan parpol nonparlemen harus mendapat ruang politik layak.
Isu ketiga adalah dana politik yang diminta dibagikan kepada seluruh parpol. GKSR menilai setiap suara berhak memperoleh dukungan pendanaan negara.
Mereka meminta dana pendidikan politik diberikan mulai 2026 kepada partai nonparlemen. Selama ini pendanaan hanya diterima partai yang berada di parlemen.
Isu keempat adalah usulan sistem Pemilu campuran untuk periode mendatang. GKSR menegaskan sistem campuran memberi ruang lebih adil bagi seluruh partai.
Said menyebut GKSR menyiapkan konsep, lobi, hingga aksi untuk perjuangan isu tersebut. Mereka akan bertemu Presiden Prabowo dan pimpinan DPR.
