“Dengan kata lain, kinerja Polri seringkali tidak mendapatkan dukungan optimal dari dua pilar sistem peradilan lainnya, sehingga menghambat perbaikan komprehensif dalam tata kelola penegakan hukum nasional. Selama ketimpangan masih berlangsung, kenaikan peringkat Indonesia dalam indeks keamanan dunia akan sulit dicapai secara signifikan,” ungkap Haidar Alwi.
Secara agregat, skor total WISPI Indonesia berada pada angka 0,510 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 63 dari 125 negara. Posisi tersebut menampilkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang paling aman namun berada jauh dari kategori buruk. Stabilitas keamanan nasional tetap terjaga, kejahatan dapat dikendalikan, dan rasa aman masyarakat meningkat.
“Namun, peringkat ini sekaligus menjadi alarm bahwa reformasi sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada Polri semata. Penguatan kapasitas Polri, peningkatan integritas Kejaksaan dan Pengadilan, serta harmonisasi antar-penegak hukum adalah kunci untuk mendorong Indonesia naik kelas dalam peta keamanan global,” paparnya.
Pada akhirnya, capaian Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa perubahan besar telah bergerak ke arah yang benar. Namun, keberhasilan mempertahankan keamanan nasional tidak hanya menjadi beban bagi Polri sendiri.
“Reformasi hukum harus mencakup hingga Kejaksaan dan Pengadilan sebagai syarat mutlak terciptanya ekosistem penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berintegritas. Indonesia membutuhkan sistem yang solid pada semua pilar agar keamanan dan rasa aman masyarakat tidak hanya sekadar angka dalam indeks, tetapi menjadi pengalaman nyata setiap warga negara,” pungkasnya.
