Dari aspek administrasi, dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Virga Dwi Efendi pun menyoroti munculnya “zona abu-abu” ketika perwira aktif menduduki jabatan sipil. Ia mempertanyakan mekanisme akuntabilitas, terutama jika terjadi maladministrasi.
“Apakah masih dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara ketika pejabatnya adalah militer?” ungkapnya.
