HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyinggung isu perdamaian dunia dengan menyoroti konflik di Palestina dan Sudan. Menurut dia, langkah nyata mesti dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Palestina dan Sudan.
Omongan Puan itu disampaikan dalam forum MIKTA Speakers’ Consultation atau Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA Ke-11 Tahun 2025 di Seoul, Korea Selatan.
Puan menjelaskan negara yang tergabung dalam MIKTA, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia mestinya bisa mengambil langkah nyata dalam penyelesaian konflik.
“Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan di belahan dunia lainnya bukanlah berita yang jauh dari topik utama,” kata Puan, dalam keterangannya, Rabu, (12/11/2025).
Puan menyinggung persaingan negara adidaya dalam manuvernya di panggung global saat ini jadi sorotan.
Menurut dia, persaingan itu memunculkan eskalasi yang meningkat. Maka itu, politikus PDIP itu mengajak negara-negara anggota MIKTA bisa perkuat manajemen krisis dan membangun kepercayaan.
“Realitas ini mengingatkan kita bahwa insting pertama kita haruslah deeskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang diambil terlambat,” katanya.
Lebih lanjut, Puan bilang fungsi parlemen tidak sebagai pengamat dalam pembangunan perdamaian. Tapi, ia menekankan peran parlemen bisa berkontribusi melalui ikhtiarnya mengubah komitmen jadi undang-undang, anggaran, dan pengawasan yang membuat perdamaian bisa menjadi langgeng.
“Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh,” ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Selain itu, Puan menambahkan bantuan kemanusiaan mesti menghormati netralitas dan imparsialitas. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga mesti bebas dari agenda politik, ekonomi, atau militer.
Puan mengatakan bantuan kemanusiaan yang diberikan juga mesti dipandu oleh penilaian yang independent. Selain itu, berbasis kebutuhan serta disetujui oleh negara yang terdampak.
