HOLOPIS.COM, JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI resmi memutuskan pemotongan anggaran reses DPR RI menjadi 22 titik kegiatan. Keputusan tersebut disampaikan dalam sidang MKD yang digelar di Gedung DPR, Senayan, pada Rabu 5 November 2025.
“Pertama, meminta kepada Kesekjenan untuk memotong anggaran reses DPR RI menjadi 22 titik. Kedua, meminta kepada Kesekjenan untuk segera menjalankan amar putusan ini. Putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan dan dibacakan dalam sidang MKD serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak dibacakan,” ujar Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun dalam pembacaan putusan yang dikutip Holopis.com, Rabu (5/11/2025).
Langkah MKD memutuskan pemotongan ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap perkara tanpa pengaduan, karena meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan dana reses oleh anggota DPR.
“MKD merasa perlu melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut. Oleh karena itu, MKD menggelar sidang dengan perkara tanpa pengaduan,” ujar Adang Daradjatun.
Dalam pertimbangannya, MKD menemukan bahwa pelaksanaan reses tahun 2025 dinilai tidak efektif dan berpotensi mengganggu ketertiban sosial di sejumlah daerah.
“Menimbang pelaksanaan reses yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berpotensi menjadi perhatian publik yang dapat mengganggu kondusifitas dan ketertiban sosial,” tandasnya.
Selain itu, MKD menekankan pentingnya pertanggungjawaban penggunaan dana reses secara transparan, mengingat anggaran tersebut bersumber dari uang rakyat.
“Menimbang bahwa dana reses diperuntukkan untuk menyerap aspirasi di setiap dapil, maka harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya oleh anggota DPR RI,” tambah Adang.
