HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sistem transportasi yang terintegrasi dan terpadu jadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Untuk merealisasikan itu, Pemprov DKI bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di wilayah sekitar.
Hal itu dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota Jakarta. Rapat itu dihadiri kepala daerah dari wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Selain itu, hadir pula sejumlah pemangku kepentingan di sektor transportasi.
Pramono mengatakan forum rakor itu diharapkan jadi langkah awal memperkuat kolaborasi Pemprov DKI dan pemerintah daerah sekitar dalam membangun sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.
Menurut dia, mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tak bisa dilakukan sendirian. Maka itu, dia menekankan mesti berkolaborasi dengan daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan.
“Karena pergerakan masyarakat kita sudah terhubung satu sama lain,” kata Pramono dikutip dari laman Pemprov Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Dia menyampaikan Pemprov DKI akan menyiapkan beberapa langkah konkret. Salah satunya evaluasi terhadap layanan TransJabodetabek yang saat ini sudah beroperasi di enam rute utama. Evaluasi diperlukan untuk menentukan rute itu perlu dikembangkan lebih lanjut atau tidak.
Kata Pramono, Pemprov DKI bersama pemerintah daerah di kawasan aglomerasi akan mengembangkan sistem park and ride atau kawasan parkir terpadu. Bagi dia, fasilitas itu memungkinkan masyarakat memarkirkan kendaraan pribadinya di area tertentu.

“Kami mengusulkan agar fasilitas park and ride dapat disediakan oleh daerah-daerah setempat. Dengan begitu, selain memudahkan mobilitas warga menuju Jakarta, juga bisa memberikan pemasukan daerah dari retribusi parkir,” jelasnya.
Pramono menambahkan penting koordinasi dalam pengelolaan transportasi. Harapannya agar kebijakan yang diterapkan di satu wilayah tak menimbulkan kemacetan baru di wilayah lain.
Maka itu, ia mendorong percepatan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD). Pengembangan itu baik yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI maupun oleh MRT Jakarta.

