Diketahui, Ditjen Pesantren sudah dibahas di Kementerian Agama sejak tahun 2019 lalu. Kala itu pembahasannya dimulai di era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lalu di tahun 2021 dan 2023, usulan tersebut disampaikan Kementerian Agama kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di era pemerintahan Yaqut Cholil Qoumas.
Selanjutnya pada tahun 2025 ini, Menteri Agama di Kabinet Merah Putih yakni Nasaruddin Umar kembali mengusulkan gagasan itu ke Kemen PAN-RB untuk dapat ditindaklanjuti. Dan sampailah akhirnya Presiden memberikan respons dan dapat direalisasikan.
Dijelaskan oleh politisi Partai Gerindra tersbut, bahwa Ditjen Pesantren tersebut adalah upaya negara untuk memberikan perhatian lebih kepada kalangan Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, sehingga mereka bisa mendapatkan pendampingan yang lebih baik dari sisi pendanaan hingga dukungan lainnya yang bersifat pemeliharaan dan pengembangan.
“Pembentukan ini bertujuan agar perhatian terhadap pesantren semakin besar baik dari sisi personalia, pendanaan, maupun program. Sehingga pemerintah semakin hadir dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia,” tuturnya.
