HOLOPIS.COM, MAKASSAR – Realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) masih tergolong rendah. Sektor infrastruktur menjadi salah satu yang paling membutuhkan percepatan.
Dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp 9,6 triliun dalam APBD 2025, realisasi hingga September baru mencapai Rp 5 triliun atau sekitar 52 persen dari target.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani proyek infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi, terlihat belum optimal dalam penyerapan anggaran.
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, misalnya, baru menyerap Rp40 miliar dari total anggaran Rp592 miliar atau sekitar 6,84 persen.
Sedangkan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang mencatat realisasi Rp 52 miliar dari Rp341 miliar atau 15,24 persen.
Sebaliknya, beberapa OPD mencatat penyerapan anggaran lebih baik. Dinas Pendidikan merealisasikan Rp 2,06 triliun dari total Rp 3,4 triliun (60,7 persen), Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp 1,3 triliun dari Rp 2,4 triliun (57,03 persen), dan Dinas Kesehatan Rp 310 miliar dari Rp 596 miliar (52,16 persen).
Data tersebut menunjukkan perlunya akselerasi di sektor infrastruktur, terutama karena anggaran besar yang dikucurkan merupakan kebijakan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pada Parsial I 2025. Saat itu, ia baru mulai menjabat ketika APBD sudah berjalan.
Salah satu program besar Pemprov Sulsel adalah pembangunan lima paket jalan strategis di berbagai wilayah Sulsel senilai Rp2,4 triliun.
Proyek tersebut menggunakan skema long segment dan pendanaan multi-years. Kelima paket jalan tersebut telah melewati tahap lelang Manajemen Konstruksi (MK) dan kini memasuki lelang konstruksi untuk menentukan kontraktor pelaksana.
Kepala Bidang Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulawesi Selatan, Irawan Dermayasamin, mengatakan saat ini proses pra-kualifikasi tengah berlangsung di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).
Menurutnya, proses tender diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan dan pemenangnya ditarget rampung pada akhir Oktober.
“Setelah pra-kualifikasi selesai, daftar penyedia akan masuk di Biro Barjas. Kalau konsultan MK sudah siap, kita tinggal menunggu kontraktor pelaksana,” kata Irawan.
Setiap paket proyek bernilai antara Rp400 hingga Rp600 miliar dan dikerjakan secara multiyears.
Nantinya, pembagian alokasi tiap tahun akan disesuaikan dengan prioritas pengerjaan di lapangan.
“Saat pelaksanaan nanti baru kita atur pembagian per tahunnya, mana yang jadi prioritas tahun pertama, kedua, dan ketiga,” tambahnya.
Dengan skema long segment, sistem pengerjaan dilakukan menggunakan metode design and build, tanpa perlu lelang tersendiri untuk Detail Engineering Design (DED).
Setelah kontrak ditandatangani, penyedia akan langsung menurunkan tim perencana di lokasi.
“Pelaksana dan konsultan akan turun bersama di lapangan untuk mendesain sambil melaksanakan pekerjaan. Jadi tidak ada yang terlewat dari kondisi eksisting,” ujar Irawan, Sabtu (11/10/2025).
Ia berharap, jika kontrak sudah diteken pada Oktober, Pemprov dapat memaksimalkan serapan anggaran di akhir tahun ini, sebelum dilanjutkan tahun depan.
Sementara itu, proyek paket enam akan menggunakan skema kontrak single year karena lokasinya tersebar dan tidak saling terhubung langsung. Proyek tersebut mencakup ruas di wilayah Luwu Raya, Toraja Raya, Maros, hingga Bantaeng.
“Paket enam sifatnya rekonstruksi, berbeda dengan lima paket utama yang juga mencakup rehabilitasi. Karena lokasinya jauh-jauh, ada yang hanya overlay, tambal, atau pelapisan satu lapis saja, tergantung kondisi jalan,” pungkasnya.
