HOLOPIS.COM, MAROS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros tengah menelaah laporan dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap ribuan guru penerima tunjangan sertifikasi di Kabupaten Maros.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Maros, Sulfikar, membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan tersebut.
“Laporan itu masuk pada Jumat, 3 Oktober 2025, dari salah satu masyarakat yang identitasnya tidak bisa kami sebutkan,” kata Sulfikar, Selasa (7/10/2025).
Ia pun menjelaskan, bahwa laporan tersebut masih dalam tahap telaah awal sebelum ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
“Sesuai SOP, pimpinan akan melakukan ekspose untuk menentukan langkah selanjutnya. Saat ini kami masih menelaah laporan sambil menunggu petunjuk dari pimpinan,” terangnya.
Menanggapi laporan tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai, mengakui isu adanya pungli sertifikasi guru ini sudah mencuat sejak lama.
Ia pun menyatakan kesiapannya untuk bersikap terbuka untuk membantu proses hukum apabila dibutuhkan.
“Kasus ini sebenarnya sudah menjadi isu lama, bahkan sebelum saya menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan. Saat itu saya masih di Inspektorat, tapi belum mendalami persoalannya. Namun apa pun yang terjadi di Dinas Pendidikan tetap menjadi tanggung jawab saya,” ujarnya.
Andi Wandi menegaskan, sesuai mekanisme, dana tunjangan sertifikasi guru disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima.
Ia juga menyebut bahwa Bupati Maros, Chaidir Syam, telah memberikan instruksi agar pengawasan terhadap proses sertifikasi lebih diperketat.
“Setahu saya, dana sertifikasi langsung masuk ke rekening guru. Jadi kalau ada dugaan pungli, kami belum tahu mekanismenya seperti apa. Kami serahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum untuk menelusuri,” jelasnya.
Data Dinas Pendidikan mencatat sebanyak 2.300 guru di Kabupaten Maros menjadi penerima tunjangan sertifikasi.
Dari jumlah itu, sekitar 1.400 guru telah terverifikasi penuh, sementara 700 lebih masih menunggu proses koordinasi dengan operator sertifikasi.
“Kalau nanti ada permintaan data dari aparat penegak hukum, kami siap menyajikan semua berkas dan informasi yang dibutuhkan,” tukas Andi Wandi.
