JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memberi arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia.
Bahlil mengatakan, awalnya telah disepakati penambahan saham sebesar 10 persen, namun dalam negosiasi terakhir kemungkinan penambahan kuota saham bisa melebihi angka tersebut.
“Saya dipanggil (Presiden Prabowo Subianto-red) untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang insyaallah katanya lebih dari itu,” kata Bahlil dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (19/9).
Ia juga diminta oleh Presiden Prabowo untuk mempercepat proses komunikasi dengan pihak-pihak terkait, agar kesepakatan penambahan saham Freeport ini bisa segera final.
Lebih lanjut, kata dia, jika kesepakatan tersebut sudah pasti, pemerintah akan mempertimbangkan kelanjutan kontrak mengenai operasi Freeport.
“Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, insyaallah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak,” terangnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa penambahan saham lebih dari 10 persen itu membutuhkan biaya yang relatif sangat murah karena valuasi aset Freeport sudah sangat rendah.
“Untuk 10 persen lebih, itu biayanya sangat murah sekali, karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali,” tuturnya.
Namun, kata dia, biaya harga tersebut berlaku sampai tahun 2041 yang tertulis dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Selain itu, Bahlil juga menambahkan, saat ini perhitungan nilai dan biaya penambahan saham masih dalam proses, dan diperkirakan akan segera selesai dalam waktu dekat.
“Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041, dan sekarang perhitungannya lagi di jalan. Bentar lagi selesai ya,” pungkasnya.
