JAKARTA – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat agar negara memberikan perlindungan pada tanah ulayat dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini disampaikannya usai melakukan audiensi dengan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono.
“Pertemuan kami membahas langkah strategis memperkuat koperasi petani sebagai instrumen pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan,” kata Henry Saragih dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Senin (15/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Henry juga menyampaikan selamat atas penunjukan Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi RI oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin, 8 September 2025 lalu menggantikan Budi Arie Setiadi.
Ia juga sekaligus menegaskan perlunya penguatan gerakan koperasi petani agar menjadi pilar utama ekonomi rakyat langsung kepada Ferry. Namun Herny menggarisbawahi bahwa sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Petani Indonesia (KPI/Koperasi Petani SPI), dengan Kementerian Koperasi bisa menjadi fasilitator kebijakan dan penguatan kapasitas.
Apalagi kata Henry, pentingnya pemerintah mendukung keberlangsungan Koperasi Petani melalui program pemerintah yang menyeluruh. Ia juga mendorong koperasi menjadi penerima dan pengelola Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023.
“Koperasi petani harus menjadi kelembagaan ekonomi petani untuk menerima dan mengelola TORA sehingga tanah hasil reforma agraria benar-benar memberi manfaat bagi petani dan rakyat perdesaan,” ujarnya.
Di akhir, Henry menambahkan bahwa dalam pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koperasi RI pada Rabu 10 September 2025 tersebut, telah disampaikan pula tentang perlunya kebijakan yang mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi di wilayah pedesaan. Henry menilai pentingnya keterlibatan serikat petani dan koperasi petani dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk memajukan koperasi petani.
Lantas, ia juga berharap agar pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk sinergi antara gerakan petani dan pemerintah dalam memastikan koperasi petani berperan sentral dalam pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
“Kebijakan yang mendukung pembentukan dan penguatan koperasi di desa akan menciptakan ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi rakyat,” tutup Henry.
