JAKARTA – SETARA Institute merespons positif persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Komisi Reformasi Kepolisian. Menurut mereka, langkah tersebut sangat strategis untuk memperkuat demokrasi dan supremasi sipil.
Hal ini seperti disampaikan oleh Peneliti HAM dan Reformasi Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie. Ia bahkan menyebut keputusan ini sebagai momentum penting untuk mengembalikan profesionalitas Polri dan sektor keamanan, termasuk TNI.
“Langkah Presiden Prabowo yang menyetujui untuk membentuk komisi reformasi kepolisian merupakan momentum bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penguatan demokrasi Indonesia, serta mengembalikan profesionalitas kepolisian dan sektor keamanan terkait, utamanya TNI,” tulis Ikhsan dalam rilisnya yang diterima Holopis.com, Senin (15/9/2025).
SETARA menilai bahwa kasus kekerasan oleh aparat saat menangani aksi demonstrasi, seperti yang terjadi di akhir Agustus lalu, merupakan persoalan berulang sejak awal Reformasi. Hal itu disebut sebagai bagian dari kultur kekerasan dan praktik impunitas yang mengakar di tubuh kepolisian.
“Transformasi Polri semakin krusial untuk diakselerasi mengingat kinerja pelayanan dan penegakan hukum yang juga kerap mendapat sorotan tajam publik, sehingga melahirkan gerakan tagar #percumalaporpolisi, tagar #satuharisatuoknum dan tagar #noviralnojustice,” tulis Ikhsan.
130 Masalah Kronis Polri Diidentifikasi
Selanjutnya, Ikhsan menyampaikan bahwa di dalam studi komprehensif yang dilakukan SETARA Institute pada 2024, ditemukan 130 masalah aktual yang melekat di tubuh Polri. Permasalahan tersebut dikerucutkan menjadi 12 tema utama, mulai dari lemahnya pengawasan, akuntabilitas penegakan hukum, penyalahgunaan senjata api, hingga tata kelola pendidikan yang bermasalah.
Bahkan, berdasarkan survei terhadap 167 ahli, mayoritas menilai kinerja Polri sangat buruk di berbagai aspek, antara lain ; 61,6% menyatakan kepercayaan publik terhadap Polri buruk, hanya 16,8% yang menyatakan baik. 49,7% menilai pengaruh Polri dalam menjaga demokrasi buruk, hanya 19,8% yang menyatakan baik. 51,2% menilai praktik kepolisian demokratis-humanis buruk, hanya 19,9% yang menyatakan baik. 58,7% menilai integritas Polri dalam penegakan hukum buruk, hanya 16,6% yang menyatakan baik.
Untuk menjawab kompleksitas persoalan ini, SETARA merumuskan desain transformasi Polri yang terdiri dari 4 pilar, yakni : Polri yang demokratis-humanis, Polri yang berintegritas-antikorupsi, Polri yang proaktif-modern, Polri yang presisi-transformatif.
