JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan militer Indonesia tidak lepas dari ketersediaan dana serta berbagai unsur lainnya yang saling berkaitan sehingga menciptakan pemerintah yang baik bagi seluruh elemen masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan di pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis (28/8).
“Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” kata Prabowo, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (28/8).
Lantas, Prabowo memberikan nasihat kepada para pemimpin daerah untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Prabowo juga menegaskan, apabila mereka tidak bersikap seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka mereka tidak akan bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Nasihat ini ditujukan kepada seluruh pejabat yang sedang menjabat di pemerintahan Indonesia.
“Kalau saudara mau menjadi bupati yang benar dan baik, kalau saudara mau menjadi bupati yang dicintai rakyat, kalau saudara mau jadi bupati yang setia kepada tanah air, yang setia kepada pendiri-pendiri Bangsa, yang setia kepada Merah Putih, saudara harus belajar ini, saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil. Kalau tidak, saudara tidak akan berhasil. Ini berlaku untuk setiap tingkat,” tuturnya.
Prabowo menjelaskan, terkait jabatan yang sedang ia emban saat ini merupakan tanggung jawab besar terhadap negara. Tak hanya itu, ia juga harus memimpin bangsa ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Karena itu saya yang dipilih oleh rakyat, saya disumpah oleh rakyat, saya diberi mandat oleh rakyat, saya harus menjaga Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang,” jelasnya.
Kepala Negara juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus menjadi pemerintahan yang jujur dan adil, dimana langkah ini membutuhkan kerja sama dengan para pejabat-pejabat daerah. Menurutnya, tanpa melakukan langkah ini, negara tidak akan mampu mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.
“Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil. Ini kewajiban saya dan ini kewajiban semua bupati-bupati dan walikota-walikota- dan camat-camat dan kepala-kepala desa dan lurah-lurah. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil,” pungkasnya.
