JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal mafia pangan yang memanipulasi kehidupan rakyat melalui beras adalah alarm serius bagi seluruh pemangku kebijakan.
Apalagi data resmi menunjukkan bahwa 92 persen stok beras nasional dikuasai swasta. Sementara pemerintah melalui Bulog hanya mengendalikan sekitar 8 persen atau 4 juta ton dari total produksi.
“Ketimpangan ini jelas membuat langkah intervensi pemerintah menjadi terbatas,” kata Haidar Alwi dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Senin (18/8/2025).
Menurut Haidar Alwi, membongkar mafia pangan tidak cukup mengandalkan Presiden atau Bulog semata. Semua kementerian dan lembaga terkait harus terlibat. Kementerian Pertanian (Kementan) menjaga produksi dari hulu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertugas untuk mengatur distribusi dan impor, kemudia untuk Kementerian BUMN memperkuat Bulog.
Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga harus menyiapkan anggaran, Kemenko Perekonomian mengoordinasi strategi lintas sektor, Kemendagri mengawal stabilitas di daerah, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bertugas sebagai komando utama cadangan serta distribusi pangan.
“Kalau semua bergerak serentak, mafia pangan akan kehilangan ruang, termasuk bagi oknum pejabat atau oknum aparat yang mencoba bermain di balik kebijakan,” ujarnya.
Haidar Alwi pun menegaskan, mafia pangan sering bersembunyi di balik dominasi pasar. Mereka tidak hanya dari kalangan pengusaha besar, tetapi juga kerap beririsan dengan oknum pejabat maupun oknum aparat. Praktik manipulasi data panen, izin impor yang diperdagangkan, hingga kebocoran stok Bulog ke tangan swasta menjadi pola klasik yang berulang.
“Jika Presiden Prabowo sudah menyoroti langsung, berarti ini bukan isu kecil. Mafia pangan adalah ancaman serius bagi kedaulatan bangsa,” tegas Haidar Alwi.
Bagi Haidar Alwi, cara lama tidak lagi cukup untuk mengatasi persoalan pangan tersebut. Negara harus membangun sistem pangan modern berbasis teknologi sekaligus memperkuat peran rakyat.
Ia mengusulkan Bank Data Pangan Nasional berbasis AI dan blockchain, agar setiap transaksi padi dan beras tercatat real time dan tak bisa dimanipulasi. Dengan sistem ini, ruang permainan oknum pejabat maupun pengusaha nakal bisa ditutup rapat.
Bulog juga harus bertransformasi menuju Bulog 4.0. Setiap karung beras diberi QR code yang menunjukkan asal gabah, lokasi penggilingan, hingga jalur distribusi. Dengan begitu, kebocoran stok atau penyelundupan lebih mudah dilacak.
“Kalau distribusi sudah transparan dan digital, mafia akan kehilangan senjata utamanya: bermain di area gelap,” tutur Haidar Alwi.
Namun demikian, Haidar Alwi menegaskan jika teknologi saja pun ternyata tidak cukup. Salah satu adalah sudut pandang bahwa petani tidak boleh terus-menerus menjadi korban tengkulak.
