JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengusulkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi secara bulanan, bukan lagi setiap tiga bulan seperti yang dilakukan BPS selama ini.
Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, sekaligus mendukung target Presiden Prabowo Subianto yang ingin ekonomi nasional tumbuh 8 persen pada akhir masa jabatannya.
“Rilisnya per tiga bulan, itu yang kita minta kemarin ke BPS, Bu Winny, Bu kalau bisa dicarikan diperpendek menjadi satu bulan,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, dikutip Holopis.com, Senin (26/5).
Menurut Tito, data bulanan sangat diperlukan untuk memantau kinerja kepala daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayahnya.
Ia pun mengungkapkan, bahwa masih banyak kepala daerah yang belum menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama mereka. Hal ini karena sebagian besar dari mereka belum pernah menhabat sebagai kepala daerah sebelumnya.
“Hampir 400 lebih kepala daerah yang dilantik 20 Februari oleh Pak Pres adalah kepala daerah yang belum pernah menjabat, kepala daerah hanya 100-an lebih yang sudah jabat kepala daerah,” ungkap Tito.
“Jadi mungkin banyak problem yang dihadapi, saya tahu. Sehingga, masalah pertumbuhan ekonomi di daerah bukan jadi skala prioritas,” tambahnya.
Lebih lanjut, mantan Kapolri juga menekankan bahwa peningkatan 1 persen dalam pertumbuhan ekonomi memiliki dampak langsung yang luas terhadap kesejahteraan rakyat, termasuk dalam pengendalian inflasi.
Dia pun mencontohkan, bahwa data inflasi kini sudah bisa dirilis setiap bulan, bahkan dalam bentuk mingguan lewat Indeks Perkembangan Harga (IPH), sehingga rilis bulanan untuk pertumbuhan ekonomi seharusnya memungkinkan dilakukan.
“Nah, Pak Presiden target 2029 terakhir di posisi 8 persen, di sini kita perlu dukung keinginan beliau, karena jangankan 8 persen, 1 persen saja naik itu dampaknya sangat luas di rakyat kita, karena pertumbuhan ekonomi yang 1 persen itu akan buat tingkat kesejahteraan rakyat meningkat, kalau terjadi pemerataan,” paparnya.
Usulan Tito ini menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dalam mendukung efektivitas kebijakan ekonomi, terutama di tengah tuntutan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.
