HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dalam upaya menjaga ketertiban umum dan mencegah gesekan sosial, Polres Metro Jakarta Pusat menertibkan sebanyak 109 atribut organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam Operasi Brantas Jaya 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari penegakan aturan yang dilaksanakan serentak di delapan wilayah Polsek jajaran.
“Penurunan atribut ormas ini bagian dari penegakan aturan untuk menjaga ketertiban umum,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya, yang dikutip Holopis.com, Jumat (9/5).
BACA JUGA
Susatyo menjelaskan, bahwa operasi ini bertujuan mencegah dominasi simbol-simbol kelompok tertentu di ruang publik yang bisa menimbulkan keresahan atau potensi konflik antarkelompok. Ia menegaskan, ruang publik tidak boleh dikuasai seenaknya oleh satu kelompok saja.
“Tidak boleh ada simbol kelompok yang menguasai ruang publik seenaknya,” tegasnya.
Dari delapan kecamatan yang menjadi lokasi operasi, Kecamatan Sawah Besar mencatat jumlah penertiban terbanyak, dengan 32 bendera ormas yang diturunkan.
Penertiban atribut ini juga menjadi bagian dari rangkaian Apel Siaga Anti Premanisme yang digelar Polda Metro Jaya untuk merespons berbagai aksi premanisme yang marak terjadi di masyarakat.
“Apel siaga anti premanisme ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang kondusif serta menciptakan iklim investasi yang stabil di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, saat apel di Lapangan Monas.
Karyoto menjelaskan bahwa Operasi Brantas Jaya 2025 akan berlangsung selama 15 hari, dimulai pada 9 Mei hingga 23 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan mengedepankan penegakan hukum yang terukur, serta didukung intelijen yang akurat.
“Operasi ini mengedepankan kegiatan pendekatan hukum yang komprehensif dan terukur, juga didukung oleh kegiatan intelijen yang akurat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi pengamanan, operasi ini juga diperkuat dengan langkah-langkah preemtif dan preventif guna menekan potensi gangguan kamtibmas, terutama yang berkaitan dengan praktik premanisme.
“Terutama terkait dengan aksi premanisme yang cukup meresahkan masyarakat,” tandas Karyoto.
