6. Hilangkan persyaratan yang memberatkan bagi calon tenagakerja
Diterangkan oleh Mirah Sumirat, bahwa saat ini yang terjadi adalah adanya persyartan yang dianggap aneh. Dimana banyak pekerja atau buruh yang terkena PHK di usia rata-rata 35-40 Tahun, yang mana umur tersebut masih produktif.
“Tapi tidak bisa lagi masuk dalam dunia kerja karena lowongan kerja yang mensyaratkan yang diterima adalah yang berumur 19 -21 tahun, penampilan menarik, tinggi badan tertentu, dan persyaratan lain yang kadang tidak masuk ajak dan nyambung dengan pekerjaan yang dituju,” ketuas Mirah.
7. Pemberian kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan kepada kaum difabel
Keberpihakan negara kepada kaum difabel adalah kewajiban konstitusi kepada pemerintah. Bahkan lebih dari itu, aspek ini merupakan hak asasi manusia yang dijamin eksistensinya.
“Ini termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis disabilitas,” ucapnya.
Oleh sebab itu, pemerintah dan perusahaan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi kaum difabel. Kesempatan kerja bagi kaum difabel diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini mewajibkan pemerintah dan perusahaan swasta untukmemberikan kesempatan kerja, pelatihan, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasikepada penyandang disabilitas. Satu persen dari jumlahseluruh pekerja disatu perusahan harus menerima nya.
8. Kesejahteraan untuk Pekerja
Aspek kesejahteraan kepada kaum pekerja harus benar-benar bisa dipenuhi oleh pemerintah. Di mana para pekerja dari sektor kesehatan, seperti ; dokter, perawat, bidan, dan petugas posyandu.
“Mereka ada salah satu yang menjadi anggota kami yaitu Serikat Pekerja Bidan Indoensia. Keluhan mereka pun seperti sangat jauh upahnya dari UMP, ada yang dibayar Rp300.000 untuk bidan honorer dan yang lainnya.
“Dari sisi aturan juga tidak jelas misalnya jam kerjanya tidak ada kejelasan dan ada juga yang pada saat dimutasi yang dilakukan tidak berkeadilan, adanya penekanan, tidak ada diskusi dua arah, tidak ada negosiasi dan advokasi bagi tenaga kesehatan dan untuk itu kami minta pekerja kesehatan secara hukum dapat dilindungi dengan baik karena jasa mereka juga tidak kalah pentingnya bagi profesi yang lainnya,” ujar Mirah Sumirat.
9. “Transisi yang adil”
Just Transition adalah konsep yang menekankan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon harus dilakukan secara adil dan inklusif, memastikan tidak ada yang tertinggal. Hal ini berarti memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungandari transisi tersebut, serta memastikan semua pihak yang terkena dampak mendapatkan dukungan dan kesempatanyang adil.
“Termasuk dampak yang akan terjadi terhadap Pekerja atau buruh yang bisa terphk, perlu perhatian untuk Keselamatan, kesehatan kerja mereka .pekerja/ buruh tidak ada eksploitasi di tempat kerja,” tuturnya.
10. Berikan hak -hak normatif bagi driver
Driver online, kurir, dan pekerja GIG ekonomi, atau platform daring, telah menerapkan tarip 10 % untuk driver online. Mirah ingin pemerintah mengawasi ini agar para pemberi kerja patih pada aturan yang adil bagi mereka soal upah, jam kerja, jaminan sosial perlindungan hukum yang maksimal misalnya tidak terjadi putus mitra, tanpa bisa melakukan pembelaan bagi driver online tersebut.
“Begitu juga dengan kurir dibayar di bawah UMP, jam kerja yang tidak jelas, jaminan sosial yang tidak ada, Status kerja mereka setiap saat bisa di-PHK tanpa diberikan hak-haknya yang sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan yang berlaku,” terangnya.
11. Stop eksploitasi Gen Z
Dengan menghentikan eksploitasi tersebut sama halnya menghentikan praktik yang sangat buruj, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini dapat meliputi praktik magang yang tidak adil, lingkungan kerja yang tidak sehat, atau tekanan untuk mengikuti tren yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka.
“Gen Z juga perlu dilindungi dari tekanan untuk terus konsumtif . Dengan semangat energi, kecerdasan yang mereka miliki harus di lindungi dan dijaga jangan sampai para pengusaha memanfaatkan potensi yang mereka miliki itu dengan tidak memberikan upah layak, kerja layak dan pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai,” jelasnya.
Oleh sebab itu, 11 keluhan dan tuntutan yang disampaikan ASPIRASI ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Republik Indonesia, sehingga
May Day tahun 2025 menjadi kado terbaik dan terspesial dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo Subianto bisa hadir bersama buruh, artinya komitment bagi Presiden untuk memberikan kesejahteraan bagi buruh dan juga rakyat, karena perekonomian sebagian besar ditopang oleh pekerja atau buruh dan tentunya juga rakyat Indonesia,” tegas Mirah.
