JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri tengah menjadi sorotan setelah mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP, agar membatalkan rencana mengikuti pembekalan atau retreat kepala daerah di Akmil Magelang.
Instruksi tersebut sebagaimana dimuat dalam tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, yang terbit pada Kamis (20/2), menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
Merespon hal itu, Direktur Republik Politik Indonesia, Fernando eMas melihat apabila kepala daerah tidak mengikuti retreat di Magelang, dapat dikatakan mereka tidak menjalankan program dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, kata dia, mereka bukan hanya sekadar melanggar administrasi semata, tetapi mereka dapat dikatakan membangkang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
“Jadi mereka disini sudah menunjukkan pembangkangan terkait dengan program-program pemerintahan pusat,” kata Fernando kepada Holopis.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/2).
Dia lantas mengingatkan, bahwa retreat yang dijadwalkan berlangsung selama sepakan itu merupakan upaya untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Walaupun itu sifatnya retret, tapi ini kan merupakan program pemerintahan pusat supaya apa? Supaya antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah bisa sejalan,” terangnya.
Dia menambahkan, adanya larangan kepala daerah agar tidak mengikuti retreat ini berpotensi menimbulkan perpecahan di lingkup daerah, termasuk dengan DPRD yang merupakan mitra pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat berdampak kepada masyarakat.
“Jangan sampai hubungan antara pemerintahan di tingkat kabupaten, kota, provinsi yang dimimpin oleh PDI Perjuangan tidak ada hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD karena ini. Jangan sampai nanti merugikan masyarakat,” terangnya.
Untuk itu, Fernando berharap agar Megawati dapat merubah keputusannya melarang kepala daerah dari partainya mengikuti retreat kepala daerah, yang rencananya berlangsung selama sepekan ke depan.
“Ke depannya kita tidak ingin melihat nanti ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang membuat situasi hubungan antara pemerintah pusat dengan masyarakat dengan DPRD itu tidak baik. Jadi ini jangan sampai terulang kejadian seperti ini,” tutupnya.
