JAKARTA – Pemerintah bersama DPR tengah mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN, yang menjadi payung hukum pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menjelaskan urgensi percepatan pengesahan RUU ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional.
“Ya kalau urgensi, seperti tadi sudah saya sampaikan, memang kita merasa ini urgent. Karena kita ini berkejaran dengan waktu,” kata Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (1/2) seperti dikutip Holopis.com.
Baca juga :
Menurutnya, jika pengesahan RUU lamban disahkan, maka yang ada Indonesia akan kehilangan berbagai peluang ekonomi yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Semakin kita lambat maka akan kehilangan opportunity,” katanya.
Kendati demikian, Prasetyo menegaskan bahwa percepatan ini tetap sejalan dengan prosedur yang ada. Dimana seluruh proses, kata dia, perlu dilakukan secara seksama.
Adapun kini, pembahasan RUU tersebut telah dibahas Komisi VI. Setelah seluruh fraksi Komisi VI menyepakati proses di tingkat, maka tinggal menunggu pembahasan di tingkat paripurna DPR.
“Kita serahkan kepada teman-teman di DPR,” ujarnya.
Sebagai informasi, Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) adalah badan pengelola investasi nasional yang akan dibentuk oleh Pemerintahan Presiden Prabowo.
Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi Indonesia dengan ruang lingkup yang lebih luas dari anggaran pemerintah. Lembaga ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.
Dalam dokumen profil BP Danantara, lembaga ini dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan.
Danantara juga diharapkan bisa berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, dengan mengkonsolidasikan aset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.