JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, dengan tetap menjaga ketertiban, keselamatan bersama, serta kualitas ruang digital. Hal ini disampaikan sebagai penegasan bahwa pemerintah pusat sangat menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Menurut Meutya, kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi yang harus didengar dan direspons melalui mekanisme yang tepat dan demokratis konstitusional.
“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya Hafid dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Sabtu (13/6/2026).
Politisi Partai Golkar ini pun menambahkan, bahwa penyampaian aspirasi yang damai akan membuat pesan yang dibawa masyarakat tersampaikan dengan lebih jelas dan lebih mudah diterima publik. Karena itu, ia mengingatkan agar aksi tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.
“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Selain menjaga situasi di lapangan, Meutya juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital selama aksi berlangsung. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mengunggah dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan, serta tidak melakukan provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.
Menurut Meutya, masyarakat juga perlu menyadari adanya efek ilusi algoritma di media sosial. Konten yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi, melainkan bisa saja terbentuk karena pola interaksi, minat, atau emosi pengguna yang kemudian diperkuat oleh algoritma.
“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” kata Meutya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi I DPR RI tersebut pun mengingatkan kepada seluruh masyarakat, untuk senantiasa mewaspadai adanya kabar bohong alias hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi khususnya berbasis AI (artificial intelligence) tanpa konteks yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
