JAKARTA – Kepala Biro Pengolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengatakan bahwa Polri tengah melaksanakan program cooling system, sebuah upaya untuk mendinginkan situasi kamtibmas pasca Pilkada 2024.
Dalam paparannya, Tjahyono mengatakan bahwa Polri mengedepankan upaya persuasif dalam melaksanakan cooling system tersebut.
“Cooling system mengedepankan pendekatan dialog, persuasif, serta kerja sama yang solid antara Polri, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa,” kata Brigjen Pol Tjahyono dalam sambutan pembukaan dialog ‘Strategi Polri Dalam Mengimplementasikan Cooling System untuk Menjaga Stabilitas Pascapemilukada 2024‘ di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).
Tjahyono menekankan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk saat ini. Apalagi euforia Pilkada dianggap sudah selesai pasca proses pemungutan suara. Saatnya masyarakat kembali bersatu dan tidak lagi terpolarisasi karena perbedaan pilihan politik praktis.
Ditambah ia juga mengatakan jika Polri berkaca pada pelaksaan Pemilu sepanjang 10 tahun terakhir ini. Di mana sekalipun gesekan politik di kalangan elite hingga grass root cukup tinggi, namun semuanya bisa dikendalikan dengan aman dan kondusif.
“Pengalaman Pemilu dari waktu ke waktu dalam 10 tahun terakhir ini menjadi penting untuk terus menggelorakan semangat persatuan dan pentingnya rasa aman dan perdamaian,” ucapnya.
Kemudian, ia pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat khususnya pemilik hak suara yang telah ikut menyukseskan Pilkada dengan ikut mencoblos dan berpartisiapasi dalam pelaksanaan pemilu tersebut.
Sebab tujuan utama dari Pilkada adalah mencari Kepala Daerah terbaik pilihan masyarakat. Sementara siapa pun yang terpilih berdasarkan hasil akhir dari Pemilu agar dihormati sekaligus berharap Daerah tersebut bisa lebih baik lagi dari sebelumnya demi kepentingan bangsa dan negara.
“Dengan menghasilkan pemimpin pada level provinsi, kabupaten, dan kota yang mampu merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan publik dalam konteks keberanjutan pembangunan nasional jangka panjang,” pungkasnya.