JAKARTA – KJP (Kartu Jakarta Pintar) masih masuk dalam program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025, untuk membantu anak usia sekolah memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.
Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan salah satu alasan melanjutkan program KJP karena program sekolah swasta gratis masih dalam kajian.
Kajian yang dilakukan, antara lain terkait kriteria sekolah sasaran dan skema penyalurannya.
Kemudian, regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang Sistem Pendidikan di Jakarta juga masih disiapkan oleh pemerintah.
“Kalau nanti perdanya sudah selesai, kita buat pergubnya dan turunannya secara teknis. Saat ini perda itu sudah disampaikan pada DPRD DKI,” jelasnya dalam keterangan yang dikutip Holopis.com, Sabtu (30/11).
Tahapan selanjutnya setelah adanya regulasi dari pemerintah, yakni perlu dilakukan sosialisasi ke sekolah swasta dan masyarakat.
“Kita juga sosialisasi ke pengelola sekolah swasta. Kalau selesai di tahun 2025, Perda-nya kita buat Pergub-nya. Kita sosialisasikan, kita FGD-kan,” kata Purwosusilo.
“Seperti apa supaya benar-benar program sekolah gratis itu tidak ada yang tercederai. Semua bahagia,” imbuhnya.
KJP Untuk Akomodir Tambahan Biaya Sekolah
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, juga memastikan program KJP masih akan berlanjut. Namun, komponen yang ada hanya mengakomodir tambahan biaya sekolah.
Seperti, pembelian seragam sekolah, sepatu, topi, dan peralatan sekolah lainnya.
“Sebenarnya komponen KJP itu untuk biaya sekolah. Sekarang sekolahnya udah gratis,” ungkapnya.
“Jadi KJP ada hanya untuk beli sepatu, kaos kaki, celana, baju, topi, dasi dan perlengkapan sekolah lainnya,” lanjut Khoirudin.