HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta pastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta Tahun 2024 berjalan lancar. Pertemuan untuk mempersiapkan segala kebutuhan Pemilu juga telah dilakukan dengan KPUD Jakarta serta Bawaslu Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan, pertemuan tersebut diperlukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada, mengingat hal tersebut merupakan salah satu tugas utama pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan Pilkada. Seperti diketahui, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
“Walaupun pastinya kemarin-kemarin sudah banyak dilakukan koordinasi, tapi sebagai Penjabat yang baru, kami juga perlu meng-update. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana komitmen kami bersama dengan KPU dan Bawaslu. Kita harapkan Pilkada bisa berlangsung dengan damai, aman, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan pastinya bermartabat,” kata Teguh dalam keterangan tertulis pada Senin (21/10).
Pemprov DKJ juga memastikan akan memonitor logistik surat suara serta kelancaran pelaksanaan pemungutan suara bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta memastikan lokasi tempat penyimpanan surat suara dalam kondisi bagus.
“Kami juga akan bersinergi dengan Forkopimda dan jajaran terkait. Misalnya, bagaimana distribusi logistik untuk lingkungan kota, bagaimana nanti untuk di Kepulauan Seribu, hal-hal yang seperti itu yang tadi juga sudah dibahas,” imbuhnya.
Teguh menegaskan, akan ada sanksi tegas bagi ASN yang kedapatan tidak menjaga netralitas selama masa Pilkada.
“Tentu saja terkait dengan ASN yang melanggar akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami serahkan seperti itu, karena sudah ada ketentuannya, bagaimana ASN harus bersikap untuk melambangkan netralitas dalam Pilkada ini,” tegasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU DKJ, Fahmi Zikrillah menambahkan, saat ini KPU sedang dalam proses kesiapan logistik dan pendistribusiannya. Penyaluran surat suara kini sudah sampai di masing-masing KPU, baik Kota maupun Kabupaten.
“Kemudian, terkait dengan bagaimana nanti persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), jumlahnya sebanyak 133 ribu orang yang akan dilantik pada 7 November mendatang. Kami juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta,” tutur Fahmi.
Ketua Bawaslu DKJ, Munandar Nugraha, menghimbau kepada para ASN untuk selalu menjaga netralitas. Menurutnya, hal tersebut merupakan catatan penting dalam penyelenggaraan Pilkada.
“Catatan penting dari Bawaslu RI terkait dengan netralitas ASN juga sudah kami sampaikan dan Pj. Gubernur sangat mendukung untuk terselenggaranya hal itu. Kita sudah kuatkan komitmen. Nanti kita akan kolaborasikan kegiatan itu untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan DKI Jakarta ini bisa clear netralitasnya,” tutupnya.
