HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendesak kepada Prabowo Subianto untuk memeriksa kembali moralitas Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Daerah Tertinggal.
Hal ini disampaikan pasca munculnya undangan dengan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal lengkap dengan tanda tangan Yandri sebagai Menteri. Di mana undangan tersebut ditujukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RT, RW, hingga pengurus PKK hingga Posyandu di Kabupaten Serang, Banten.
“Saya kita ini bencana awal pemerintahan Pak Prabowo yang salah menempatkan orang. Ini moralitas dan etika jabatan yang dilanggar, padahal baru saja sehari disumpah,” kata Habib Syakur saat dihubungi Holopis.com, Selasa (22/10).
Menurutnya, apa yang dilakukan Yandi sangat tidak etis dan mencederai pemerintahan Prabowo Subianto. Sehingga ia menilai seharusnya Presiden memanggil Yandri untuk ditertibkan lagi.
“Kalau tidak bisa tertib ya buang saja. Masih banyak orang lebih berintegritas, menjaga marwah kementerian, menjaga nama baik Presiden dan menjaga nama baik negara,” ujarnya.
Terlebih, Habib Syakur menilai tak ada rasa bersalah dan menyesal apalagi permintaan maaf dari Yandri terkait dengan hal itu. Hal ini menurutnya bisa menjadi sebuah watak tersendiri yang ditunjukkan bagaimana keaslian pribadi politisi PAN (Partai Amanat Nasional) itu.
“Kalau salah tidak mengakui salah, tidak minta maaf. Saya kira ini bisa jadi watak culas. Saya duga ini watak yang sebenarnya dari dia. Maka tampaknya Pak Prabowo perlu mengevaluasi, mumpung masih beberapa hari menjabat,” tegasnya.
Lebih lanjut, saat ditanya apakah keberadaan Yandri di Kabinet Merah Putih kesalahan Prabowo, ia menolaknya. Menurut Habib Syakur, keberadaan Yandri bukan serta merta bisa dijadikan untuk menyalahkan Prabowo sebagai Presiden, akan tetapi murni kesalahan PAN yang menyodorkan nama yang salah.
Sebab kata dia, keberadaan para menteri dari partai politik sebenarnya adalah hasil rekomendasi partai masing-masing, termasuk Yandri yang notabane adalah politisi dari PAN.
“Tidak dong, tidak bisa kita salahkan Pak Prabowo. Dia kan rekomendasi partai, ya artinya yang salah partai, kenapa sodorkan nama dia. Kalau Yandri ternyata tidak berintegritas, yang salah partainya. Partai bisa sodorkan kembali nama lain yang lebih tepat, kan gitu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Kabinet Merah Putih, Yandri Susanto tak merasa bersalah dengan penggunaan kop surat untuk undangan kegiatan pribadinya. Ia dengan santai menjawab bahwa hal itu masalah kecil yang bisa dikoreksi ke depannya.
“Oh ya itu bisa kita koreksi nanti, itu kan. Sekali lagi tidak disalahgunakan, ya kan, tidak dibelokkan,” kata Yandri saat ditemui di Serang, Banten, Selasa (22/10).
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Mahfud MD yang telah memberikan kritikan kepada dirinya atas penyalahgunaan wewenangnya menggunakan kop surat Kementerian untuk kepentingan pribadi.
“Saya terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu. Insya Allah tidak akan kita ulangi lagi,” ujarnya.
Kemudian, politisi PAN (Partai Amanat Nasional) tersebut pun tetap berdalih bahwa kegiatan tersebut tetap ada kaitannya dengan kegiatan nasional, yakni Hari Santri yang diperingati pada hari ini, 22 Oktober. Sekalipun ia juga mengakui bahwa kegiatan tersebut juga diisi dengan kegiatan haul ke du almarhumah ibundanya.
“Tapi hari ini murni betul-betul Hari Santri, hari haul umah kami, dan syukur kepada Allah SWT,” pungkasnya.