Adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu mengatakan, berdasarkan data diterima oleh Prabowo dari sejumlah pihak, salah satunya dari Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan ada dugaan pengusaha sawit yang melakukan okupansi liar.
“Nah, ini ada indikasi, ada pengusaha nakal. Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut Pandjaitan dan dari Pak Ateh, Kepala BPKP. Juga dikonfirmasi oleh LHK, ada jutaan hektar kawasan hutan di okupansi liar oleh pengusaha-pengusaha kebun sawit yang nakal,” beber Hashim.
Dia tidak membeberkan oknum pengusaha yang nakal tersebut. Namun setidaknya, ada 300 nama yang sudah dikantongi Prabowo.
Lebih lanjut, Hashim memastikan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan menutup kebocoran-kebocoran penerimaan negara tersebut. Namun ia tak mengungkap lebih lanjut soal bagaimana cara Prabowo untuk mengatasinya.
Nantinya, kata Hashim, Prabowo sendirilah yang bakal menjabarkan program-program tersebut setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
“Nanti kebocoran-kebocoran akan ditutup. Saya enggak boleh bicara di depan sekarang. Nanti Oktober tanggal 20, kalian akan tahu ada program-program untuk menutup kebocoran-kebocoran,” jelas Hashim.
Dari upaya menutup kebocoran penerimaan negara itu, Hashim memperkirakan pemerintah bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya. Anggaran itu bisa membantu mendanai program prioritas Prabowo, salah satunya Makan Bergizi Gratis.
“Dari kita tutup kebocoran ini bisa hasilkan Rp 50 triliun setiap tahun. Kita hitung-hitung dari satu kebocoran itu, kita bisa berikan makanan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak,” tutur Hashim.