HOLOPIS.COM, JAKARTA – Panitia khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dijadwalkan bakal menggelar rapat perdana pada pekan depan. Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu membenarkan, bahwa pelaksanaan rapat Pansus yang nantinya bakal membahas permasalahan terkait penyelenggaraan haji itu sempat tertunda karena masa reses.
“Pada dasarnya izin untuk rapat sudah saya tandatangani, pelaksanaan mungkin menunggu teman-teman, masih banyak yang di daerah karena reses,” kata Cak Imin di kawasan Car Free Day, Bundaran HI, Jakarta Pusat, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (21/7).
Adapun terkait dengan penunjukan Ketua Pansus Angket Haji, lanjut Cak Imin, nantinya akan akan dibicarakan secara internal tanpa keterlibatan pimpinan DPR RI.
“Saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan menjadi pimpinan pansus,” jelasnya.
Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan, bahwa Pansus Angket Haji 2024 akan mendalami kebijakan pemerintah, khususnya terkait alokasi kuota tambahan haji yang dinilai tidak sesuai aturan.
Selain itu, Pansus Haji juga akan membahas perihal masih adanya jemaah dan pihak travel yang mengakali dengan menggunakan visa ziarah untuk pergi berhaji.
Meskipun di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan aturan tegas, bahwa para jemaah hanya bisa berhaji jika menggunakan visa haji sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang.
“Pansus Angket akan fokus pada yang namanya visa yang tidak sesuai Undang Undang, fokus di situ,” tandas Cak Imin.
Sebelumnya, rapat perdana Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang sedianya digelar pada Rabu (17/7) siang, pukul 13.00 WIB, namun batal terlaksana.
Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan bahwa rencananya rapat perdana tersebut akan membahas pemilihan pimpinan pansus, dan rapat itu pun akan dihadiri oleh pimpinan DPR RI.
“Akan tetapi, kemarin sore menjelang petang itu ada informasi terkait penundaan. Sampai kapan? Kami juga bertanya kepada sekjen yang mengatur agenda tersebut,” kata Wisnu, Rabu (17/7).
