BerandaNewsEkobizFaisal Basri Sebut Pemerintah Bakal Kewalahan Tahan Harga BBM Subsidi

Faisal Basri Sebut Pemerintah Bakal Kewalahan Tahan Harga BBM Subsidi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebut pemerintah nantinya tidak akan mampu lagi membendung harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dan dolar AS. 

Dia menuturkan, apabila harga minyak dunia dan dolar AS meningkat, maka APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus mengeluarkan dana ekstra untuk membayar kompensasi dan subsidi jenis BBM tersebut.

“Artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak dinaikkan,” kata Faisal dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (11/7).

Dia pun melihat, dengan kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM bersubsidi. Terlebih dengan adanya wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi, yaitu Pertalite dan solar,” ucapnya.

Diberitakan Holopis.com sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024 mendatang. 

“Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangkan,” kata Luhut.

Luhut menjelaskan, PT Pertamina (Persero) saat ini sedang mempersiapkan segala hal untuk melaksanakan pembatasan tersebut. “Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan,” kata dia.

Dia menjelaskan, langkah pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi ini diharapkan dapat menekan pengeluaran negara akibat belanja subsidi BBM di tengah naiknya harga minyak dunia. 

Pembatasan tersebut, kata Luhut, juga sebagai langkah antisipatif pemerintah atas potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang mungkin akan lebih besar dari target.

“Hal ini terjadi seiring pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Penurunan penerimaan terutama disebabkan merosotnya setoran PPh (pajak penghasilan) badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam,” kata Luhut.

Temukan kami juga di Google News
Editor : Muhammad Ibnu Idris

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

5 Peluang Usaha Menjanjikan di Masa Depan, Berani Coba?

Di era digital yang penuh dengan perubahan dan kemajuan teknologi, peluang usaha baru terus bermunculan bagaikan jamur di musim hujan.

Sri Mulyani : Tanpa Pajak, Indonesia Tak Mungkin Jadi Negara Maju

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting terkait peran pajak bagi keberlangsungan bangsa dan negara.

Pemerintah Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat

Pemerintah telah resmi membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat. Kabar pembentukan satgas tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

Luhut Bongkar Biang Kerok Harga Tiket Pesawat Mahal

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap penyebab mahalnya tiket pesawat di Indonesia yang selama ini banyak dikeluhkan publik.

Waduh! Ada Camilan Anak Ilegal Asal China, Pemerintah Diminta Segera Ambil Tindakan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas, menyusul adanya temuan kasus peredaran camilan anak asal China ilegal beberapa waktu terakhir.

Sri Mulyani Pamer Penerimaan Pajak RI Naik Signifikan : Tahun 1983 Hanya Rp 13 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memamerkan capaian penerimaan pajak Indonesia yang terus mengalami kenaikan dari masa ke masa. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat memberikan sambutan di acara Spectaxcular, Minggu (14/7).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS