BerandaNewsPolhukamDwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

HOLOPIS.COM, JAKARTA – DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengaku kerap menerima keluhan warga yang terdampak program penonaktifan NIK tersebut, padahal warga masih berdomisili di DKI Jakarta.

Dia menjelaskan, warga yang terdampak masih berdomisili di Jakarta. Artinya, hanya saja berpindah rumah sewa ke rukun tetangga (RT) lain dalam satu wilayah kelurahan yang sama.

“Saya telah menerima banyak pengaduan dari warga yang KTP-nya non-aktif, padahal hanya pindah RT/RW atau kelurahan. Hal ini tentu harus digarisbawahi bahwa warga Jakarta yang hanya pindah alamat jangan sampai terkena dampak,” kata Rio kepada Holopis.com, Senin (8/7).

Penerbit Iklan Google Adsense

Akibat dari penonaktifan NIK itu, warga tidak dapat mengakses hak sebagai penerima bantuan sosial. Di antaranya, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan sebagainya.

Ia menyayangkan penonaktifan NIK yang salah sasaran. Padahal bantuan sosial itu sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kebijakan ini berdampak pada proses bantuan sosial, pelayanan publik seperti baru-baru ini PPDB, KJP, KJMU yang mana mereka mengeluh terdampak pemblokiran NIK KTP mereka,” tutur Dwi Rio.

Oleh karena itu, Rio meminta kebijakan penertiban NIK dikaji ulang. Sebab, banyak dampak sosial yang muncul setelah kebijakan berjalan beberapa waktu belakangan ini.

“Dikaji ulang terkait kesiapan teknis lapangannya. Karena banyak warga mengeluhkan NIK nya yang nonaktif tersebut,” ucap Dwi Rio.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Budi Awaluddin mengatakan, sebanyak 284.614 ribu NIK warga DKI yang tinggal di luar domisili telah dinonaktifkan.

Temukan kami juga di Google News
Editor : Muhammad Ibnu Idris

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Pegi Setiawan Tegaskan Gak Kenal Aep Saksi Kasus Vina Cirebon

Pegi Setiawan secara terang-terangan menegaskan bahwa dirinya memang tidak mengenali Aep selaku saksi mata kasus Vina Cirebon. Bahkan, Pegi juga merasa bingung mengapa Aep mengenali dirinya.

Walkot Semarang Mbak Ita Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka KPK?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ada tiga...

Ingat! Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan Tak Akan Dilantik

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan dilantik, apabila belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang Resmi Bebas Hari Ini

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang telah resmi keluar dari penjara, dan kembali menghirup udara bebas pada hari ini, Rabu (17/7).

Muhaimin Resmi Dijebloskan ke Penjara Mulai Hari Ini

Tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif atau Ucu saat dipajang dalam konferensi pers penahanan oleh KPK hari ini.

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS