BerandaNewsPolhukamDiperiksa KPK, Dirut PT Adidaya Tangguh Dicecar Masalah Izin Tambang

Diperiksa KPK, Dirut PT Adidaya Tangguh Dicecar Masalah Izin Tambang


HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT Adidaya Tangguh, Eddy Sanusi dicecar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah masalah di Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menjerat Gubernur nonaktif Malut, Abdul Ghani Kasuba (AGK). Salah satunya terkait perizinan tambang di provinsi tersebut. 

“Iya (soal proses perizinan tambang),” ungkap Eddy sebelum meninggalkan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Senin (1/7).

Eddy Sanusi hari ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Pemprov Maluku Utara, bersama dua saksi lainnya, yakni Direktur Utama PT Halmahera Sukses Mineral, Ade Wirawan alias Acong dan seorang wiraswasta bernama Adlan Al Milzan Athori. Eddy mengakui didalami penyidik soal proses perizinan tambang perusahaannya. 

“Iya (izin tambang) perusahaan kita,” ujar dia. 

Penerbit Iklan Google Adsense

Eddy mengaku kenal dan pernah bertemu dengan Abdul Ghani Kasuba. Namun, Eddy menyangkal proses perizinan tambang oleh perusahannya diwarnai praktik rasuah. 

“Kenal silaturahmi saja, ya ketemu pas acara pemerintah saja. Tidak sama sekali (mengeluarkan uang untuk mendapatkan izin tambang), kita semua sudah di pusat,” tutur Eddy. 

Dalam pengembangan kasus ini, KPK belum lama ini menjerat tersangka baru, yakni Muhaimin Syarif dan Imran Jakub. Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Malut itu disebut-sebut salah satu orang kepercayaan Abdul Ghani Kasuba yang biasa biasa menjadi ‘jembatan’ atau mengurus perizinan, termasuk izin tambang. 

Disinggung soal sosok Muhaimin Syarif, Eddy mengklaim tak mengenalnya. “Saya ngga kenal,” tandas Eddy Sanusi. 

KPK sebelumnya telah menetapkan Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dari kasus itu, KPK menjerat AGK sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan bukti awalnya mencapai Rp 100 miliar.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

KPK Dalami Dugaan Aset Hasil Pencucian Uang SYL dan Keluarga Lewat Anak

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aset mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan keluarganya. Salah satu upaya dilakukan dengan memeriksa anak SYL, Indira Chunda Thita pada Selasa (16/7).

Tiga Orang Teroris Papua Tewas Ditembak TNI, Warga Lakukan Perlawanan

Petugas gabungan TNI Polri dikabarkan telah berhasil menembak mati tiga orang warga yang diduga anggota teroris Papua atau biasa disebut OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Prabowo-Gibran Masih Bongkar Pasang Rencana Kabinetnya

Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan komposisi pasti sosok yang akan mengisi kabinetnya mendatang.

Pegi Setiawan Tegaskan Gak Kenal Aep Saksi Kasus Vina Cirebon

Pegi Setiawan secara terang-terangan menegaskan bahwa dirinya memang tidak mengenali Aep selaku saksi mata kasus Vina Cirebon. Bahkan, Pegi juga merasa bingung mengapa Aep mengenali dirinya.

Walkot Semarang Mbak Ita Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka KPK?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ada tiga...

Ingat! Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan Tak Akan Dilantik

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan dilantik, apabila belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS