BerandaNewsPolhukamHNW Desak PPATK Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

HNW Desak PPATK Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera menyerahkan daftar nama anggota DPR yang melakukan judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Hal itu menurutnya, agar mempercepat kinerja MKD dalam menindaklanjuti nama-nama wakil rakyat yang memainkan aktivitas haram tersebut.

“PPATK seharusnya segera melaporkan nama-nama yang diduga bermasalah itu ke MKD DPR RI, sehingga MKD dapat segera menindaklanjuti,” ujarnya dalam keterangan pers, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (30/6).

Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari fraksi PKS itu menyampaikan, MKD harus segera bertindak dan memberi sanksi jika sudah menerima laporan nama-nama anggota legislatif melakukan judi daring.

Penerbit Iklan Google Adsense

Sebab jika prosesnya lamban, lanjutnya, citra anggota legislatif yang tidak terlibat akan tercemar akibat ular para anggota sejawat yang terlibat judi online.

“Yang paling penting itu juga dalam rangka menjaga marwah DPR RI,” ucap Hidayat.

Lebih lanjut, Hidayat mengimbau semua lembaga negara, baik itu di tingkat eksekutif maupun yudikatif untuk turut aktif memastikan lingkungan mereka terbebas dari praktik judi daring, seperti halnya yang dilakukan pihaknya.

“Mestinya semua lembaga negara di rumpun eksekutif maupun yudikatif juga melakukannya secara serentak, berkontribusi menyelamatkan Indonesia dari kondisi darurat judi online,” ujar Hidayat.

Sebagaimana diberitakan Holopis.com, PPATK melaporkan setidaknya 1.000 lebih anggota DPR/DPRD hingga pegawai di Sekretariat Jenderal DPR/DPRD terindikasi bermain judi online.

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengaku, bahwa pihaknya telah mengantongi data lengkap para wakil rakyat, berikut jajaran pegawai di parlemen yang melakukan aktivitas terlarang tersebut.

“Jadi yang memang diprotet di PPATK sekian ribu orang adalah anggota DPR RI di sini, lalu kemudian DPRD, dan Setjen sini dan beberapa sekertariat DPRD. Itu angkanya masif,” kata Ivan.

“Nama, domisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini lengkap. Dia transaksi di wilayah mana saja ada lengkap,” tambahnya.

Temukan kami juga di Google News
BERITA LAINNYA

Jadi Tersangka Lagi, Uang Bupati Langkat Rp 22 Miliar Disita KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin (TRPA) dan kakak kandung Terbit, Iskandar Perangin Angin (IPA) sebagai tersangka.

Gugatan PDIP Ganggu KPK Usut Kasus Harun Masiku

Proses penyidikan kasus suap mantan Caleg PDIP, Harun Masiku yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut dapat terganggu akibat gugatan kubu PDIP terkait penyitaan barang milik Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

Setelah Karen Agustiawan, Giliran 2 Eks Petinggi Pertamina Dijerat KPK jadi Tersangka Korupsi LNG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011–2021.

Mahfud MD Imbau Parpol Pilih Calon Kepala Daerah Tak Lihat Elektabilitas Saja, Tapi Moralitas

Prof Mahfud MD, menyarankan kepada para partai untuk memilih calon kepala daerah yang tidak cuma memiliki elektabilitas.

Kemenhub Sebut Proses Pengerjaan Bandara VVIP di IKN Capai 50 Persen

Kementerian Perhubungan menyampaikan proses pengerjaan bandara very very important person (VVIP) di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) mencapai 50 persen. Pengerjaan terus dilakukan bersama Kementerian Perhubungan agar selesai sesuai dengan target.

Dua Jambret yang Viral di Sudirman Akhirnya Dibekuk Polisi

Ksus viral dua penjambret yang menggunakan motor saat Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Sudirman Jakarta Selatan akhirnya berhasil dituntaskan tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS